Hasto Pastikan PDIP Beri Bantuan Hukum untuk Nurdin Abdullah
Minggu, 28 Februari 2021 - 11:37 WIB
loading...
Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dalam kegiatan Gowes Bareng PDIP yang dimulai dari Monas, Jakarta, Minggu (28/2/2021). Foto/SINDOnews/Rakhmatulloh
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) , Hasto Kristiyanto mengaku yakin Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah sosok yang baik. Untuk itu, partainya saat ini akan memberikan bantuan hukum kepada Nurdin dalam menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto mengatakan pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus yang menimpa kader partainya itu. Tapi satu hal yang pasti, Nurdin orang baik yang dekat kalangan petani. Baca juga: Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Walhi Sulsel: Ini Jawaban Atas Doa Kami
"Beliau adalah sosok yang mendalami ilmu-ilmu pertanian dan betul-betul mendedikasikan diri bagi kepentingan masyarakat. Sehingga kami sangat kaget atas kejadian tersebut," ujar Hasto di sela kegiatan 'Gowes Bareng PDI Perjuangan' yang dimulai dari Monas, Jakarta, Minggu (28/2/2021).
Dalam peristiwa ini, kata Hasto, partai politik termasuk PDIP memang tidak boleh intervensi hukum. Namun demikian, pihaknya merasa berhak melakukan berbagai hal pendampingan, termasuk bantuan hukum. Menurutnya, bantuan ini juga sambil menunggu keterangan secara lengkap dari KPK berkaitan dengan kasus hukum Nurdin.
"Tetapi pada prinsipnya melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, agar partai memberikan advokasi. Untuk itu, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut," tutur Hasto.
Hasto mengatakan pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus yang menimpa kader partainya itu. Tapi satu hal yang pasti, Nurdin orang baik yang dekat kalangan petani. Baca juga: Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Walhi Sulsel: Ini Jawaban Atas Doa Kami
"Beliau adalah sosok yang mendalami ilmu-ilmu pertanian dan betul-betul mendedikasikan diri bagi kepentingan masyarakat. Sehingga kami sangat kaget atas kejadian tersebut," ujar Hasto di sela kegiatan 'Gowes Bareng PDI Perjuangan' yang dimulai dari Monas, Jakarta, Minggu (28/2/2021).
Dalam peristiwa ini, kata Hasto, partai politik termasuk PDIP memang tidak boleh intervensi hukum. Namun demikian, pihaknya merasa berhak melakukan berbagai hal pendampingan, termasuk bantuan hukum. Menurutnya, bantuan ini juga sambil menunggu keterangan secara lengkap dari KPK berkaitan dengan kasus hukum Nurdin.
"Tetapi pada prinsipnya melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, agar partai memberikan advokasi. Untuk itu, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut," tutur Hasto.
Lihat Juga :
