Ketua Korpri Yakin Tunjangan Kinerja ASN Daerah Berkurang
Jum'at, 17 April 2020 - 22:58 WIB
loading...
Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakrullah. Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Besaran Tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) di daerah tahun ini diprediksi berkurang akibat dampak penyebaran pandemi virus Corona.
Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakrullah memahami kondisi tersebut. “Saya percaya dan yakin bahwa tukin banyak berkurang bagi daerah. Karena pendapatan akan berkurang,” kata Zudan kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).
Menurut dia, turunnya pendapatan daerah berdampak terhadap besaran tukin. Tidak mungkin belanja tukin akan dipertahankan. Di sisi lain belanja yang lain berkurang.
Dia berharap itu bisa dipahami ASN di daerah. “DKI saja APBD-nya akan turun 50 persen. Itu salah satu yang dipotong adalah belanja pegawai. Program dipotong, pendapatan dipotong. Karena kan enggak boleh 'ongkos tukang lebih mahal dari ongkos bangunannya'. Jangan sampai membuat rumah nilai bangunannya lebih rendah daripada tukangnya. Itu logis. Kalau APBD berkurang maka yang dipotong itu gaji,” paparnya.
Zudan mengimbau agar penurunan tukin setara dengan tukin pemerintah pusat dilakukan sebagaimana instruksi Menteri Keuangan.
Dia menilai hal ini bisa menjadi pintu masuk membuat sistem tunjangan kinerja yang lebih berkeadilan. “Laksanakan apa yang diinstruksikan Menteri Keuangan. Tadi kami rapat juga dengan Menteri Keuangan mendapatkan gambaran itu agar semua bekeadilan, realokasi itu bisa jadi pintu masuk untuk menstandarisasi tunjangan kinerja,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar tukin ASN daerah diutrunkan. Terutama tukin PNS yang besarannya lebih tinggi dibandingkan pemerintah pusat.
Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakrullah memahami kondisi tersebut. “Saya percaya dan yakin bahwa tukin banyak berkurang bagi daerah. Karena pendapatan akan berkurang,” kata Zudan kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).
Menurut dia, turunnya pendapatan daerah berdampak terhadap besaran tukin. Tidak mungkin belanja tukin akan dipertahankan. Di sisi lain belanja yang lain berkurang.
Dia berharap itu bisa dipahami ASN di daerah. “DKI saja APBD-nya akan turun 50 persen. Itu salah satu yang dipotong adalah belanja pegawai. Program dipotong, pendapatan dipotong. Karena kan enggak boleh 'ongkos tukang lebih mahal dari ongkos bangunannya'. Jangan sampai membuat rumah nilai bangunannya lebih rendah daripada tukangnya. Itu logis. Kalau APBD berkurang maka yang dipotong itu gaji,” paparnya.
Zudan mengimbau agar penurunan tukin setara dengan tukin pemerintah pusat dilakukan sebagaimana instruksi Menteri Keuangan.
Dia menilai hal ini bisa menjadi pintu masuk membuat sistem tunjangan kinerja yang lebih berkeadilan. “Laksanakan apa yang diinstruksikan Menteri Keuangan. Tadi kami rapat juga dengan Menteri Keuangan mendapatkan gambaran itu agar semua bekeadilan, realokasi itu bisa jadi pintu masuk untuk menstandarisasi tunjangan kinerja,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar tukin ASN daerah diutrunkan. Terutama tukin PNS yang besarannya lebih tinggi dibandingkan pemerintah pusat.
Lihat Juga :
