Kerumunan Jokowi Langgar Prokes, KSP Bilang ItuTak Bisa Terhindarkan
Rabu, 24 Februari 2021 - 20:30 WIB
loading...
Kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi ke Provinsi NTT sempat menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan (prokes). Foto/Tangkapan Layar
A
A
A
JAKARTA - Kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan (prokes). Menurut tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, hal tersebut sesuatu yang tak terhindarkan.
Baca juga: Soal Kerumunan Jokowi di Maumere, Satgas Minta Posko Desa Lakukan Antisipasi
"Itu kan memang sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Mereka sudah lama menanti presiden, ya animonya luar biasa. Jadi ya hal yang tidak terhindarkan. Saya kira ini menjadi pelajaran untuk tata kelola pengamanan standar protokol kesehatan di kemudian hari," kata Donny, Rabu (24/2/2021).
Baca juga: Efek 'Kerumunan Massa' Bikin Habib Rizieq Kalahkan Puan dan Menteri Jokowi di Survei Capres
Beberapa pihak menilai bahwa bahwa kerumunan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Terkait hal tersebut Donny membantahnya.
Baca juga: Istana Bilang Kerumunan saat Kunjungan Kerja Jokowi ke NTT Spontanitas
"Ya, ini kan bukan presiden yang melanggar. Ini ada elemen pemerintah daerah, elemen pengawalan presiden. Ini sesuatu yang berbeda. Jadi presiden kan simbol negara yang pasti akan mengundang banyak massa, tidak manajemen pengawalan dan pengaturan kerumunan saja sebenarnya. Tapi ini bisa jadi bahan evaluasi," ungkapnya.
Menurutnya terkait hal ini perlu adanya perbaikan manajemen antisipasi dan mitigasi. "Ini sudah bisa diprediksi tapi tidak seperti yang dibayangkan kerumunannya. Manajemen antisipasi dan mitigasinya harus diperbaiki," pungkasnya.
Baca juga: Soal Kerumunan Jokowi di Maumere, Satgas Minta Posko Desa Lakukan Antisipasi
"Itu kan memang sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Mereka sudah lama menanti presiden, ya animonya luar biasa. Jadi ya hal yang tidak terhindarkan. Saya kira ini menjadi pelajaran untuk tata kelola pengamanan standar protokol kesehatan di kemudian hari," kata Donny, Rabu (24/2/2021).
Baca juga: Efek 'Kerumunan Massa' Bikin Habib Rizieq Kalahkan Puan dan Menteri Jokowi di Survei Capres
Beberapa pihak menilai bahwa bahwa kerumunan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Terkait hal tersebut Donny membantahnya.
Baca juga: Istana Bilang Kerumunan saat Kunjungan Kerja Jokowi ke NTT Spontanitas
"Ya, ini kan bukan presiden yang melanggar. Ini ada elemen pemerintah daerah, elemen pengawalan presiden. Ini sesuatu yang berbeda. Jadi presiden kan simbol negara yang pasti akan mengundang banyak massa, tidak manajemen pengawalan dan pengaturan kerumunan saja sebenarnya. Tapi ini bisa jadi bahan evaluasi," ungkapnya.
Menurutnya terkait hal ini perlu adanya perbaikan manajemen antisipasi dan mitigasi. "Ini sudah bisa diprediksi tapi tidak seperti yang dibayangkan kerumunannya. Manajemen antisipasi dan mitigasinya harus diperbaiki," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
