Masalah HAM, Pemerintah Indonesia Diminta Aktif Bersuara di Tingkat Dunia

Rabu, 17 Februari 2021 - 15:03 WIB
loading...
A A A
Muzammil menilai, mukadimah UUD 1945 menjadi legal standing bagi pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam kancah dunia internasional.

Semua pemerintah dan negara didunia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) sehingga sangat wajar kritik global akan tertuju kepada negara yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM di dalam negerinya.

"Pemerintah kita harus aktif berperan dalam setiap permasalahan HAM khususnya di Uighur. Kalo pemerintah China terbukti tidak mengindahkan permasalahan ini, saya kira perlu diberi sangsi," tutur wakil rakyat di parlemen ini.

Posisi Indonesia yang cukup lama menjalin dan memiliki hubungan yang sangat hangat dengan China, dapat menjadi nilai tersendiri bagi pemerintah baik Presiden Jokowi, Kemelu hingga para duta besar untuk menyampaikan pandangannya dalam sarana diplomasi didunia Internasional.

Saat ini, wajah dunia yang paling disorot adalah sisi kemanusiaan sehingga pelanggaran HAM sekecil apapun akan cepat direspon oleh negara manapun dengan karakter atau mayoritas agama apapun

"Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, terkenal dengan penganut islam yang moderat, sudah sepatutnya Indonesia aktif dan berperan dalam permasalahan Uighur di China," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden AS Joe Biden langsung memberikan tekanan ke Presiden China Xi Jinping, dalam percakapan telepon pertama mereka.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pigai Sebut Masyarakat...
Pigai Sebut Masyarakat Indonesia Belum Siap Terima LGBT
Asfinawati: Ujaran Kebencian...
Asfinawati: Ujaran Kebencian dalam HAM Menyangkut Ras hingga Agama Bukan Orang per Orang
DPR Sesalkan Anggaran...
DPR Sesalkan Anggaran Komnas HAM yang Substantif Hanya 6 Persen, Sisanya Administratif
Taiwan, Identitas, dan...
Taiwan, Identitas, dan Politik Pengakuan: Membaca Ulang Perdebatan Lintas Selat
Dukung Tambahan Anggaran...
Dukung Tambahan Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Marinus Gea: Penting untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Walhi Minta Pembahasan...
Walhi Minta Pembahasan Revisi UU HAM Ditunda
China Diduga Berupaya...
China Diduga Berupaya Perluas Ekspansi Senjata ke Timur Tengah via Pakistan
Krisis Keuangan, PBB...
Krisis Keuangan, PBB Terancam Bangkrut
Diplomat AS Ingin Ubah...
Diplomat AS Ingin Ubah Taiwan Jadi Sarang Lebah Drone
Rekomendasi
Piala Dunia 2026 Ternoda,...
Piala Dunia 2026 Ternoda, Tim Mesir Keluhkan Aksi Polisi Dallas
Momen Menegangkan Pasukan...
Momen Menegangkan Pasukan TNI Evakuasi Jenazah Pilot AS yang Ditembak OPM di Yahukimo
Heboh PHK Massal, Said...
Heboh PHK Massal, Said Iqbal Bakal Temui Manajemen Tokopedia dan TikTok
Berita Terkini
Pertajam DIM RUU Pemilu,...
Pertajam DIM RUU Pemilu, DPR Buka Peluang Kunjungi NU, Muhammadiyah, hingga Walubi
Raksasa (yang) Tak Lagi...
Raksasa (yang) Tak Lagi Menakutkan
Roy Suryo Kembali Ajukan...
Roy Suryo Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan, Polda Metro Jaya: Tidak Apa-apa
Transisi Energi, Prabowo...
Transisi Energi, Prabowo Akan Luncurkan BBM B50 pada 9 Juli 2026
AHY Serahkan Penentuan...
AHY Serahkan Penentuan Logo HUT ke-25 Partai Demokrat ke Publik, Ini Alasannya
Menteri LH Jumhur Hidayat...
Menteri LH Jumhur Hidayat Berharap Ada Moratorium Penebangan Hutan
Infografis
10 Pesawat Militer Termahal...
10 Pesawat Militer Termahal di Dunia, Harga 7 Bomber B-2 Hampir Setara Anggaran MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved