Berikut Rincian 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja

loading...
Berikut Rincian 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly resmi meneken 49 Peraturan Pelaksana (PP) UU Cipta Kerja. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly resmi meneken 49 Peraturan Pelaksana (PP) Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Aturan itu terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang telah diundangkan.

(Baca juga: UU Cipta Kerja Resmi Diundangkan, Menkumham Harap Ciptakan Lapangan Kerja)

Menurut Yasonna, UU Cipta Kerja diusulkan hingga disepakati dengan tujuan agar bisa menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan begitu, kata Yasonna, diharapkan banyak investor yang masuk ke Indonesia dan kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

"Dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional, kata Yasonna Laoly melalui keterangan resminya, Rabu (17/2/2021).

(Baca juga: UU Cipta Kerja Tetap Libatkan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal)



Yasonna menyatakan, sebanyak 49 aturan ini menambah daftar turunan UU Cipta Kerja. Di mana sebelumnya, sudah ada PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dalam UU Cipta Kerja.

Secara keseluruhan, akan ada 45 PP dan 4 Perpres yang menjadi aturan turunan implementasi UU Cipta Kerja. Yasonna berharap peraturan pelaksana ini dapat menjadi 'vaksin' bagi lesunya perekonomian Indonesia.

"Kita berharap UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya juga menjadi vaksin untuk memulihkan perekonomian nasional yang mengalami kelesuan selama setahun terakhir sebagai akibat dari pandemi ini," ujarnya.

Berikut daftar rincian 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja yang diperoleh MNC Portal Indonesia :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top