JK Pertanyakan Cara Kritik Pemerintah, Roy Suryo Usul Buzzer Dikandangin

Sabtu, 13 Februari 2021 - 11:40 WIB
loading...
JK Pertanyakan Cara...
Mantan Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi menyita perhatian banyak pihak. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pernyataan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi menyita perhatian banyak pihak. Menurut mantan Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo, pernyataan JK tersebut menarik.

"Ini menarik, Mantan Wapres @Pak_JK mempertanyakan Bagaimana caranya masyarakat bisa Mengkritik Presiden @jokowi Tanpa dipanggil Polisi ? Usulan saya, Mungkin yang pertama Kandang-kan dulu BuzzerRp2 yg belum diberi Peneng itu, agar tidak Liar sendiri2 ... Selanjutnya apa Tweeps ?" cuit Roy Suryo di akun Twitter @KRMTRoySuryo2, Jumat (12/2/2021). Baca juga: Jokowi Minta Warga Aktif Beri Kritik, Din Syamsuddin Bicara Pencitraan dan Kepalsuan

Dalam cuitannya itu, Roy Suryo yang juga merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengunggah tangkapan layar empat media online mengenai Jokowi yang meminta masyarakat aktif sampaikan kritik dan masukan ke pemerintah dan berita SINDOnews.com berjudul "JK: Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi".
JK Pertanyakan Cara Kritik Pemerintah, Roy Suryo Usul Buzzer Dikandangin

Cuitan Roy Suryo itu mendapat 633 like, 12 tweet kutipan dan 160 retweet. Tidak sedikit warganet yang mengomentari cuitan Roy Suryo tersebut. "Minta dikritik pak, bukan dicaci maki?" Cuit seorang warganet @maryo1967.

Hal senada juga disampaikan oleh warganet lainnya, @zfarieda. "Kritiklah secara santun dg solusi. Bukan mencaci maki (misuh-misuh). Yg demen misuh-misuh itu yg wajib dikasih peneng. Mekaten to kangmas @KRMTRoySuryo2 ??" kicau @zfarieda. Baca juga: JK: Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Adapun pernyataan JK itu disampaikan dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang berbarengan dengan diskusi yang digelar daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat (12/2/2021).
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPN IARMI: Kritik Harus...
DPN IARMI: Kritik Harus Objektif, Jangan Giring Opini Menyesatkan
Jokowi Beberkan Isi...
Jokowi Beberkan Isi Obrolannya dengan JK ketika Bertemu di HUT Bhayangkara
5 Mahasiswa Gugat Pasal...
5 Mahasiswa Gugat Pasal Karet UU ITE ke MK, Minta Perlindungan Kebebasan Berpendapat
Ubedilah Badrun: Kritik...
Ubedilah Badrun: Kritik Rocky Gerung pada Tiyo Ardianto Itu Keliru
Tiyo UGM Dilaporkan...
Tiyo UGM Dilaporkan ke Polisi, Ray Rangkuti: Harusnya Orang Jahat yang Dihukum Bukan yang Berpikir
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Rano Karno: Jakarta...
Rano Karno: Jakarta Harus Jadi Tempat Masyarakat Bebas Berdiskusi Tanpa Rasa Takut
Israel Marah atas Runtuhnya...
Israel Marah atas Runtuhnya Dukungan AS, Padahal Sudah Bayar Buzzer Rp26,8 Miliar Per Bulan
Tim Advokasi: Dedi Saputra...
Tim Advokasi: Dedi Saputra Cukup Dijatuhi Hukuman Pengawasan dan Kerja Sosial
Rekomendasi
Pasukan Khusus AS Siapkan...
Pasukan Khusus AS Siapkan Operasi Perebutan Bom Nuklir Iran, Ini 7 Strateginya
Siapa Yu Deng dan Hong...
Siapa Yu Deng dan Hong Wang? Matematikawan China yang Memecahkan Masalah Paling Sulit di Dunia
Mengapa Al-Quran Tidak...
Mengapa Al-Qur'an Tidak Menyebut Dajjal? Ini Penjelasan dan Hikmah di Baliknya
Berita Terkini
Robikin Emhas: Marwah...
Robikin Emhas: Marwah NU Tercabik-cabik Hanya karena Konflik Elite PBNU
Polemik Londo Ireng,...
Polemik Londo Ireng, IJTI Minta Presiden Hindari Diksi yang Bisa Beri Label Negatif bagi Profesi Jurnalis
Febrie Adriansyah Tak...
Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan, Eks Penyidik KPK: Persepsi Publik Ada Keistimewaan Tidak Bisa Dicegah
Apresiasi Pelaksanaan...
Apresiasi Pelaksanaan PTT BSPS di Bandung, Mendagri: Tender Rakyat Perkuat Transparansi
Mantan Ketua MK Sebut...
Mantan Ketua MK Sebut Kondisi Indonesia Suram: Hukum Sangat Tajam ke Bawah, tapi Tumpul ke Atas
Dugaan Keterkaitan Eks...
Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus dengan Sejumlah Kasus Korupsi Disorot
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved