PKS Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Ketimpangan Pasokan Listrik

Jum'at, 12 Februari 2021 - 15:12 WIB
loading...
PKS Minta Pemerintah...
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menuntaskan masalah ketimpangan pasokan listrik di Indonesia. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menuntaskan masalah ketimpangan pasokan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Anggota Komisi VII DPR RI ini menilai sangat tidak pantas ketika negara ini terjadi kelebihan (surplus) pasokan listrik, tetapi masih ada wilayah tertentu yang belum tersentuh layanan listrik.

"Pemerataan listrik ini adalah soal keadilan sosial. Pasalnya menjadi aneh kalau di tengah surplus listrik, yang mencapai lebih dari 30% sebagaimana terjadi sekarang ini, namun masih ada daerah-daerah di Indonesia yang gelap gulita," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (12/2/2021). Baca juga: Jamin Ketersediaan Listrik, Ini Langkah-Langkah Kementerian ESDM

Dia pun memberikan contoh di Jawa-Bali misalnya, tingkat elektrifikasi sudah mendekati angka 100%. Namun di wilayah Indonesia timur seperti NTT, Kalimantan Barat dan lain-lain tingkat elektrifikasi ini masih jauh di bawah 90%. Berdasarkan laporan Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI disebutkan ada 433 desa yang masih belum teraliri listrik. Baca juga: Jaga Pasokan Listrik, PLN UP3 Bekasi Lakukan Gerebek Konstruksi

Sementara jumlah RT yang sudah teraliri listrik sebesar 74,5 juta rumah tangga atau sebanyak 97% dari total RT secara nasional yaitu 77 juta rumah tangga. Sementara itu, data BPS 2020 menyebutkan ada 98.9 % rumah tangga secara nasional menggunakan listrik, baik dari PLN ataupun non-PLN. Sedangkan di Papua rasio penggunaan listrik di tingkat rumah tangga ini adalah yang terendah, yakni hanya sebesar 73.8%. "Artinya, masih banyak rumah tangga dan saudara-saudara kita di daerah tersebut yang tidak dapat menikmati listrik. Ini ironi. Sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka namun mereka masih belum merdeka dari kegelapan," ujar Mulyanto.

Dia membeberkan PLN berjanji dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI tahun lalu bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020, tingkat elektrifikasi secara nasional akan mencapai angka 100%. "Namun nyatanya, sampai hari ini, lebih dari setengah tahun, janji itu masih tinggal janji," kata Mulyanto.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Listrik Padam, Aceh,...
Listrik Padam, Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau Blackout
Rekomendasi
Politeknik STIA LAN...
Politeknik STIA LAN Jakarta Gelar ICoGPASS, Konferensi Internasional untuk Entaskan Kemiskinan
5 Artis Indonesia yang...
5 Artis Indonesia yang Bermasalah Soal Hak Asuh Anak usai Bercerai
Didanai Maroko, Nikah...
Didanai Maroko, Nikah Massal Digelar untuk 40 Warga Gaza Penyandang Disabilitas dan Cedera
Berita Terkini
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Anggota Polri yang Duduki...
Anggota Polri yang Duduki Jabatan di Luar Struktur Tak Perlu Mundur selama Penugasan Negara
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved