Hamdan Zoelva: Kenapa Banyak Sumbu Pendek Menyerang Kelompok Kritis?

Jum'at, 12 Februari 2021 - 11:27 WIB
loading...
Hamdan Zoelva: Kenapa...
Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah masih menjadi sorotan mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah masih menjadi sorotan sejumlah pihak. Kali ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva yang mengomentarinya.

"Jika Presiden Jokowi sendiri mempersilakan rakyatnya untuk menyampaikan kritik, kenapa banyak yang 'sumbu pendek' menyerang kelompok kritis?" cuit Hamdan Zoelva di akun Twitternya, @hamdanzoelva, Kamis (11/2/2020). Baca juga: Presiden Jokowi Minta Dikritik, DPR: Jangan Asal Hantam Kromo

Dalam cuitannya itu juga Hamdan menyampaikan bahwa pemerintah yang kredibel tidak akan jatuh gara-gara kritik rakyatnya. "Menurut kalian, apa saja kebijakan pemerintah yang perlu dikritik," kata Hamdan.

Cuitan Hamdan itu mendapat 3.157 like, 19 tweet kutipan, dan 696 retweet. Adapun pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah disampaikan dalam pidatonya dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu sebelumnya, Ekonom Kwik Kian Gie merasa tidak nyaman dengan kata kasar dan kotor yang dikeluarkan para pendengung atau buzzer di media sosial.

Perasaan itu yang membuat Kwik Kian Gie takut mengemukakan pendapat yang berbeda saat ini. Adapun pendapat Kwik Kian Gie mengenai keberadaan buzzer itu diungkapkan melalui akun Twitter @kiangiekwik. Baca juga: Pemerintah Minta Dikritik Bisa Jadi Bermakna 'Jebakan'

"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis2an, masalah pribadi diodal-adil. Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik2 tajam. Tidak sekalipun ada masalah,” cuit Kwik.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Anies Baswedan: Dino...
Anies Baswedan: Dino Patti Djalal Bukan Karbitan Jadi Diplomat, Bukan Pula Karbitan Jadi Pejabat
Soal Film Pesta Babi,...
Soal Film Pesta Babi, TNI AD: Kami Tak Antikritik, tapi Kritik Harus Berdasarkan Data dan Fakta
Aktivis Perempuan Nilai...
Aktivis Perempuan Nilai Kritik Amien Rais Tak Lazim, Cenderung Ciptakan Kegaduhan
Mantan Ketua MK: Denda...
Mantan Ketua MK: Denda Rp11,4 Triliun Bermanfaat bagi Rakyat dan Negara
Pernyataan Saiful Mujani...
Pernyataan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Dinilai Bukan Makar
Sentil Ubedillah Badrun,...
Sentil Ubedillah Badrun, KNPI: Jangan Bungkus Opini Politis Pakai Jubah Akademisi
Dokter Wanita Ini Dihukum...
Dokter Wanita Ini Dihukum Penjara 30 Tahun karena Mengkritik Presiden di Grup WhatsApp
Kritik Pemerintah, Jerome...
Kritik Pemerintah, Jerome Polin Dapat DM Intimidasi
Pimpinan Pusat Syarikat...
Pimpinan Pusat Syarikat Islam Sampaikan Duka Atas Meninggalnya Driver Ojol
Rekomendasi
Premier Padel Valencia...
Premier Padel Valencia 2026 Hadir Pekan Ini, Saksikan Aksi Para Bintang Padel Dunia di VISION+
Nama Raffi Ahmad Terseret...
Nama Raffi Ahmad Terseret Isu Suap Bea Cukai, Hotman Paris: Bawa Buktimu!
7 Negara dengan Produksi...
7 Negara dengan Produksi Tank Tempur Terbanyak di Dunia, China dan Rusia Bersaing Ketat
Berita Terkini
2 Jam Diperiksa Polda...
2 Jam Diperiksa Polda Metro Jaya, Ketum YLBHI Ditanya soal Pembentukan Tim Investigasi Kasus Andrie Yunus
Mengubah Ledakan Populasi...
Mengubah Ledakan Populasi Lansia Indonesia Menjadi Kekuatan Emas: Menjemput Bonus Demografi Kedua
Jenderal Sigit Tegaskan...
Jenderal Sigit Tegaskan Polri Tidak Sembarangan Tempatkan Personel di Luar Struktur
Tak Ada Batasan Anggota...
Tak Ada Batasan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil, Wamenkum Persilakan Gugat ke MK
Tokoh Nasional Ajukan...
Tokoh Nasional Ajukan Amicus Curiae, Nadiem: Dukungan Tegakkan Keadilan dan Kebenaran
Barang Bukti OTT Bupati...
Barang Bukti OTT Bupati Muara Enim, Uang Tunai hingga Rekening Senilai Rp2 M
Infografis
10 Negara Menaikkan...
10 Negara Menaikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran, Banyak Tetangga RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved