Mayoritas Kades Lulusan SMA, Mendagri Genjot Pembinaan Tata Kelola Desa
Kamis, 11 Februari 2021 - 09:23 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan desa memiliki peran sentral dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengatakan desa memiliki peran sentral dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi. Dia menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen all out melakukan pembinaan agar tata kelola pemerintahan desa semakin baik.
"Kami sangat support, terutama dalam pembinaan aparatur pemerintah desa. Kita ada semacam urusan, pembinaan pemerintah desa dan perangkatnya, lebih utama dari Kemendagri. Sedangkan untuk mengelola anggarannya, programnya apa kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Mendes," katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Kamis (11/2/2021).
Berdasarkan data yang ada, kepala desa yang ada di Indonesia berasal dari beragam latar belakang. Di mana tingkat pendidikannya pun berbeda-beda yakni doktoral 0.01%, magister 0.5%, S1 15%, SMA 62%, SMP 16%, dan SD 4%.
Baca juga: Putri Kades di Nias Selatan Ditemukan Tewas Dalam Karung di Hutan
Menurutnya seorang kepala desa yang notabene adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat mesti dibekali dengan berbagai pengetahuan dan kecakapan untuk mengelola pemerintahan di desanya. Dia menekankan agar pengelolaan pemerintah desa harus dijalankan sesuai konsep manajemen pemerintahan yang profesional.
Hal ini harus didukung oleh SDM aparatur desa yang mumpuni, yang ditopang oleh latar belakang pendidikan yang baik.
"Ilmu-ilmu dasar tentang pemerintahan, cara pengelolaan keuangan yang benar, bagaimana mengawasi dan mengevaluasi, memerlukan ilmu tersendiri. Termasuk juga bagaimana bisa menangkap peluang di desanya dan potensi apa yang bisa dikembangkan," ujarnya.
Baca juga: Dugaan Perselingkuhan dan Pengrusakan Mobil Kades di Jalur Pantura Rembang Berakhir Damai
Lebih lanjut dengan pembinaan yang memadai diharapkan aparatur desa mampu berpikir dan memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni. Sehingga dapat mengelola pemerintahan di desa, termasuk mengelola anggaran untuk pembangunan di desa.
"Kita harapkan mereka juga memiliki kemampuan olah pikir sebagai intelektual, cara berpikir ilmiah. Mengubah cara pikir yang non scientific menjadi pola pikir yang scientific. Untuk itulah maka penting untuk merangkul perguruan tinggi," katanya.
Seperti diketahui Kemendagri bersama Kemendikbud dan Kemendes PDTT menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Program Pembinaan Penyelenggaraan Desa serta Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi. Tito berharap melalui penandatanganan ini seluruh pihak berkomitmen penuh meningkatkan kemampuan aparatur dan perangkat desa. Hal ini agar memiliki pendidikan yang memadai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
"Karena otomatis kalau kualitas dari para kepala desa ini baik, mereka menguasai dasar-dasar ilmu itu, kita harapkan mereka menjadi kepala desa yang baik, yang betul-betul bisa mengembangkan desanya," katanya.
"Mudah-mudahan dengan niat baik, kita bisa mengubah desa dan bisa mengubah pembangunan Indonesia yang lebih merata, dan ketahanan ekonomi maupun ketahanan negara akan menjadi semakin kuat," katanya.
"Kami sangat support, terutama dalam pembinaan aparatur pemerintah desa. Kita ada semacam urusan, pembinaan pemerintah desa dan perangkatnya, lebih utama dari Kemendagri. Sedangkan untuk mengelola anggarannya, programnya apa kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Mendes," katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Kamis (11/2/2021).
Berdasarkan data yang ada, kepala desa yang ada di Indonesia berasal dari beragam latar belakang. Di mana tingkat pendidikannya pun berbeda-beda yakni doktoral 0.01%, magister 0.5%, S1 15%, SMA 62%, SMP 16%, dan SD 4%.
Baca juga: Putri Kades di Nias Selatan Ditemukan Tewas Dalam Karung di Hutan
Menurutnya seorang kepala desa yang notabene adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat mesti dibekali dengan berbagai pengetahuan dan kecakapan untuk mengelola pemerintahan di desanya. Dia menekankan agar pengelolaan pemerintah desa harus dijalankan sesuai konsep manajemen pemerintahan yang profesional.
Hal ini harus didukung oleh SDM aparatur desa yang mumpuni, yang ditopang oleh latar belakang pendidikan yang baik.
"Ilmu-ilmu dasar tentang pemerintahan, cara pengelolaan keuangan yang benar, bagaimana mengawasi dan mengevaluasi, memerlukan ilmu tersendiri. Termasuk juga bagaimana bisa menangkap peluang di desanya dan potensi apa yang bisa dikembangkan," ujarnya.
Baca juga: Dugaan Perselingkuhan dan Pengrusakan Mobil Kades di Jalur Pantura Rembang Berakhir Damai
Lebih lanjut dengan pembinaan yang memadai diharapkan aparatur desa mampu berpikir dan memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni. Sehingga dapat mengelola pemerintahan di desa, termasuk mengelola anggaran untuk pembangunan di desa.
"Kita harapkan mereka juga memiliki kemampuan olah pikir sebagai intelektual, cara berpikir ilmiah. Mengubah cara pikir yang non scientific menjadi pola pikir yang scientific. Untuk itulah maka penting untuk merangkul perguruan tinggi," katanya.
Seperti diketahui Kemendagri bersama Kemendikbud dan Kemendes PDTT menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Program Pembinaan Penyelenggaraan Desa serta Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi. Tito berharap melalui penandatanganan ini seluruh pihak berkomitmen penuh meningkatkan kemampuan aparatur dan perangkat desa. Hal ini agar memiliki pendidikan yang memadai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
"Karena otomatis kalau kualitas dari para kepala desa ini baik, mereka menguasai dasar-dasar ilmu itu, kita harapkan mereka menjadi kepala desa yang baik, yang betul-betul bisa mengembangkan desanya," katanya.
"Mudah-mudahan dengan niat baik, kita bisa mengubah desa dan bisa mengubah pembangunan Indonesia yang lebih merata, dan ketahanan ekonomi maupun ketahanan negara akan menjadi semakin kuat," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
