Tangani Bencana, MPR Minta Pemerintah-Masyarakat Perkuat Kolaborasi

Menurut Abdul Muhari, BNPB sudah memiliki kajian risiko dan risk assessment terhadap potensi bencana sampai tingkat kabupaten. Sehingga, jelas dia, Indonesia sebenarnya sudah memiliki acuan data yang bisa dipakai dalam menghadapi ancaman bencana.

Kenyataannya, lanjut dia, tingkat kerusakan bangunan akibat bencana pada Januari 2021 mencapai 47.000 bangunan, melampaui angka kerusakan bangunan akibat bencana sepanjang 2020 sebanyak 42.758.

Muhari berharap para pemangku kepentingan dapat benar-benar memanfaatkan data potensi kebencanaan yang ada untuk direalisasikan agar bisa meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

Kepala Pusat BMKG, Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa wilayah Indonesia memang rawan menghadapi fenomena alam yang kompleks karena dipengaruhi kondisi iklim dari dua benua dan dua samudera. Akibatnya pada Januari-Februari 2021 curah hujannya akan 40%-80% lebih tinggi dari normal atau 200 mm-500 mm per bulan.

Menurut Dwikorita, dengan perkiraan akan terjadinya cuaca yang ekstrim diharapkan para pemangku kepentingan juga melakukan persiapan yang ekstrim juga. "Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi," ujar Dwikorita.

Ketua Pusat Studi Kebencanaan Unhas, Adi Maulana menilai Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang tinggi, sehingga sangat diperlukan kepatuhan para pemangku kepentingan dalam menjalani ketentuan yang ada dalam hal penerapan tata ruang, konsistensi edukasi untuk meningkatkan literasi kebencanaan.

Menurut Ichsan dari Tsunami & Disaster Mitigation Research Center Universitas Syah Kuala, bencana alam yang datang bersamaan dengan pandemi di Indonesia menuntut sejumlah perbaikan.

Perbaikan itu antara lain dalam bentuk perbaikan kebijakan disaster management, review analisis risiko bencana, integrasi sistem peringatan dini dengan sistem emergency bidang kesehatan, kesiapan sistem logistik dan pengembangan relawan berbasis komunitas.