Dunia Telekomunikasi Dinilai Mulai Terkena Dampak Wabah Corona
Jum'at, 17 April 2020 - 17:01 WIB
loading...
Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak perkantoran yang tutup. Mengalihkan aktivitas pekerjaan di rumah masing-masing karyawannya. Hotel pun demikian. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta pemerintah untuk memperhatikan industri telekomunikasi di tengah pandemi Covid-19. Sektor ini tampaknya diuntungkan dengan melonjaknya trafik internet di masa-masa work from home (WFH) dan belajar dari rumah.
Namun ternyata hal ini tidak serta merta berdampak positif terhadap pendapatan industri telekomunikasi, justru pendapatan drastis menurun dengan banyaknya hotel dan kantor korporasi yang berhenti beroperasi.
"Justru kami mulai kencangkan ikat pinggang," kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, Jumat (17/4/2020).
APJII yang memiliki lebih dari 500 anggota perusahaan internet service provider (ISP) di seluruh Indonesia, bukanlah deretan perusahaan-perusahaan besar. Mayoritas anggota APJII adalah perusahaan ISP kecil yang notabene hidup dari model bisnis Business to Business (B2B).
Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak perkantoran yang tutup. Mengalihkan aktivitas pekerjaan di rumah masing-masing karyawannya. Hotel pun demikian. Tingkat keterisian rendah di masa wabah penyakit ini, menjadikan pendapatan hotel turun drastis.
"Imbasnya adalah atas nama efisiensi, maka pemangkasan fasilitas seperti internet pun tak bisa dihindari. Banyak dari Anggota APJII sudah terkena dampak dari pemangkasan ini yang mengakibatkan pendapatan perusahaan ISP ikut terjun hingga 50 persen," kata Jamal.
"Perlu diketahui, lebih dari 50 persen dari anggota APJII, bisnis mereka bertumpu di sektor B2B. Melayani korporasi seperti perkantoran dan hotel. Jadi, tidak ada kata industri kami ini diuntungkan dari pandemi Covid-19. Itu adalah persepsi yang salah!" tambahnya.
Di sisi lain, sektor infrastruktur telekomunikasi menjadi tulang punggung dalam industri dan perekonomian nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 di mana sektor telekomunikasi dapat mendukung Transformasi Digital demi menjadikan Indonesia berbasis industri 4.0.
Terlebih, di masa-masa sekarang, APJII telah membantu pemerintah untuk menyediakan akses khusus bagi pelajar dan mahasiswa untuk belajar dari rumah.
"Kami selalu mendukung program-program pemerintah yang berkenaan dengan pemerataan akses internet dan menjaga kualitas layanan untuk tetap prima terutama dalam masa-masa seperti sekarang ini. Tetapi kami juga meminta agar pemerintah juga memperhatikan industri telekomunikasi di tengah wabah ini," ungkap dia.
Lebih lanjut kata Jamal, APJII meminta kepada pemerintah untuk turut serta meringankan beban industri
telekomunikasi di masa-masa sulit ini. Harapan besar APJII adalah agar pemerintah memberikan kebijakan khusus terkait dengan penangguhan pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan kontribusi Universal Service Obligation (USO) untuk periode 2019 yang akan jatuh tempo pada akhir April 2020 ini.
"Yang kami minta diatas adalah hanya peringanan kewajiban tambahan non-pajak yang seharusnya lebih mudah diberikan. Saya lihat kementerian lain misalnya kementerian UKM dan koperasi memberikan kredit ringan dan kementerian lain memberikan berbagai stimulus kepada stakeholdernya," ungkapnya.
"Kami mohon Kemenkominfo hanya memberikan peringanan kewajiban pembayaran BHP/USO diatas yang hanya merupakan pendapatan negara tambahan di luar pajak. Di saat sulit seperti ini, pajak pun bisa di relaksasi, sudah selayaknya pendapatan negara tambahan di luar pajak diberlakukan kebijakan relaksasi yang serupa," sambungnya.
Diakui Jamal, pihaknya punya harapan dan keinginan besar kepada pemerintah agar dapat membantu industri telekomunikasi, untuk tetap bertahan di masa-masa sekarang.
"Jika pemerintah mendengar jeritan kami, maka pemerintah punya kontribusi besar bagi keberlangsungan industri ini di masa-masa mendatang. Sektor telekomunikasi adalah tulang punggung bagi terlaksananya cita-cita pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berbasis industri 4.0," terang Jamal.
Sementara Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menambahkan, pihaknya setuju jika Pemerintah diharapkan bisa memberikan keringanan untuk pelaku di dunia telekomunikasi.
"Iya saya setuju, bila kemenkominfo bisa berikhtiar bersama u/ meringankan beban industri telco, dengan relaksasi pembayaran BHP dan USO. Relaksasi ini bukan meniadakan kewajiban tersebut," jelasnya.
"Tapi memberikan kelonggaran termin pembayaran yang adil karena industri ini pun punya andil untuk memberikan kontribusi ekstra dlm rangka mendukung tetap berputar via WFH atau sekolah dari rumah dan lainnya," tambahnya.
Namun ternyata hal ini tidak serta merta berdampak positif terhadap pendapatan industri telekomunikasi, justru pendapatan drastis menurun dengan banyaknya hotel dan kantor korporasi yang berhenti beroperasi.
"Justru kami mulai kencangkan ikat pinggang," kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, Jumat (17/4/2020).
APJII yang memiliki lebih dari 500 anggota perusahaan internet service provider (ISP) di seluruh Indonesia, bukanlah deretan perusahaan-perusahaan besar. Mayoritas anggota APJII adalah perusahaan ISP kecil yang notabene hidup dari model bisnis Business to Business (B2B).
Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak perkantoran yang tutup. Mengalihkan aktivitas pekerjaan di rumah masing-masing karyawannya. Hotel pun demikian. Tingkat keterisian rendah di masa wabah penyakit ini, menjadikan pendapatan hotel turun drastis.
"Imbasnya adalah atas nama efisiensi, maka pemangkasan fasilitas seperti internet pun tak bisa dihindari. Banyak dari Anggota APJII sudah terkena dampak dari pemangkasan ini yang mengakibatkan pendapatan perusahaan ISP ikut terjun hingga 50 persen," kata Jamal.
"Perlu diketahui, lebih dari 50 persen dari anggota APJII, bisnis mereka bertumpu di sektor B2B. Melayani korporasi seperti perkantoran dan hotel. Jadi, tidak ada kata industri kami ini diuntungkan dari pandemi Covid-19. Itu adalah persepsi yang salah!" tambahnya.
Di sisi lain, sektor infrastruktur telekomunikasi menjadi tulang punggung dalam industri dan perekonomian nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 di mana sektor telekomunikasi dapat mendukung Transformasi Digital demi menjadikan Indonesia berbasis industri 4.0.
Terlebih, di masa-masa sekarang, APJII telah membantu pemerintah untuk menyediakan akses khusus bagi pelajar dan mahasiswa untuk belajar dari rumah.
"Kami selalu mendukung program-program pemerintah yang berkenaan dengan pemerataan akses internet dan menjaga kualitas layanan untuk tetap prima terutama dalam masa-masa seperti sekarang ini. Tetapi kami juga meminta agar pemerintah juga memperhatikan industri telekomunikasi di tengah wabah ini," ungkap dia.
Lebih lanjut kata Jamal, APJII meminta kepada pemerintah untuk turut serta meringankan beban industri
telekomunikasi di masa-masa sulit ini. Harapan besar APJII adalah agar pemerintah memberikan kebijakan khusus terkait dengan penangguhan pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan kontribusi Universal Service Obligation (USO) untuk periode 2019 yang akan jatuh tempo pada akhir April 2020 ini.
"Yang kami minta diatas adalah hanya peringanan kewajiban tambahan non-pajak yang seharusnya lebih mudah diberikan. Saya lihat kementerian lain misalnya kementerian UKM dan koperasi memberikan kredit ringan dan kementerian lain memberikan berbagai stimulus kepada stakeholdernya," ungkapnya.
"Kami mohon Kemenkominfo hanya memberikan peringanan kewajiban pembayaran BHP/USO diatas yang hanya merupakan pendapatan negara tambahan di luar pajak. Di saat sulit seperti ini, pajak pun bisa di relaksasi, sudah selayaknya pendapatan negara tambahan di luar pajak diberlakukan kebijakan relaksasi yang serupa," sambungnya.
Diakui Jamal, pihaknya punya harapan dan keinginan besar kepada pemerintah agar dapat membantu industri telekomunikasi, untuk tetap bertahan di masa-masa sekarang.
"Jika pemerintah mendengar jeritan kami, maka pemerintah punya kontribusi besar bagi keberlangsungan industri ini di masa-masa mendatang. Sektor telekomunikasi adalah tulang punggung bagi terlaksananya cita-cita pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berbasis industri 4.0," terang Jamal.
Sementara Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menambahkan, pihaknya setuju jika Pemerintah diharapkan bisa memberikan keringanan untuk pelaku di dunia telekomunikasi.
"Iya saya setuju, bila kemenkominfo bisa berikhtiar bersama u/ meringankan beban industri telco, dengan relaksasi pembayaran BHP dan USO. Relaksasi ini bukan meniadakan kewajiban tersebut," jelasnya.
"Tapi memberikan kelonggaran termin pembayaran yang adil karena industri ini pun punya andil untuk memberikan kontribusi ekstra dlm rangka mendukung tetap berputar via WFH atau sekolah dari rumah dan lainnya," tambahnya.
(maf)
Lihat Juga :
