SOS Stunting

Sekitar 43,5% puskesmas bahkan tidak melaksanakan pelayanan balita di posyandu. Selain itu kunjungan ke ibu hamil hanya sekitar 69,4%. Sementara 72,5% puskesmas tidak mengalami perubahan waktu pelayanan. “Dari kajian itu kita bisa melihat terjadi penurunan pada upaya pelayanan kesehatan masyarakat di masa pandemi. Upaya percepatan penurunan stunting pun otomatis ikut terganggu,” kata Dhian, Jumat (5/2).

Pemerintah diakui telah melakukan dua upaya untuk mencegah dan menanggulangi stunting, yakni melalui intervensi spesifik (berkaitan dengan kesehatan) dan sensitif (di luar kesehatan). Bahkan ada 23 kementerian dan lembaga yang berperan mengatasi stunting sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Upaya yang dilakukan tidak hanya mendorong ketersediaan makanan dan perubahan pola hidup sehat masyarakat, tetapi juga pendidikan. “Selain meningkatkan akses pada makanan bergizi dan seimbang, kami juga mendorong ketahanan pangan dan perubahan perilaku masyarakat,” katanya.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga mengaku siap bekerja keras untuk mencapai target menurunkan prevalensi stunting hingga 14% sebagaimana diamanatkan Presiden Jokowi.

"Angkanya sekarang masih 27,67%. Tugas dari Presiden ini tidak ringan dan saya harus kerja keras," ujarnya saat dihubungi.

Kenyataan saat ini, menurut dia, bayi yang lahir sebanyak 23% mengalami stunting. Kemudian sisanya lahir dengan tinggi badan sesuai standar, tetapi di kemudian hari menderita stunting. Pihaknya akan bekerja serius mengatasi kedua hal itu meski situasi sedang pandemi.

Dalam mengatasi stunting, kata Hasto, selain tetap mengoptimalkan pelayanan melalui kader posyandu, BKKBN juga melakukan penanganan dari hulu ke hilir. Dimulai dari sebelum anak lahir, yakni saat para ibu atau pasangan usia subur merencanakan akan menikah, mereka harus dicek kesehatannya. Banyak perempuan Indonesia yang hamil dalam kondisi yang sebenarnya belum siap sehingga kemungkinan anaknya bisa stunting. "Makanya kami memiliki program Siap Nikah untuk mengukur diri para perempuan, memetakan apakah mereka siap atau tidak untuk hamil," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi meminta pemerintah tidak mengesampingkan program perlindungan anak Indonesia dari stunting di masa pandemi. Untuk itu alokasi dana untuk percepatan pencegahan stunting sebagai program prioritas nasional tidak boleh direalokasi dengan alasan apa pun. “Meski ada kebijakan realokasi, anggaran stunting harus tetap jalan karena jangan sampai terjadi lost generation,” tandasnya.

Baca juga: Stunting Tinggi, Hasto Kritik Kebiasaan Prewedding tapi Tak Pikirkan Kesehatan Pranikah

Intan menjelaskan bahwa DPR mendukung upaya pemerintah untuk penanganan stunting yang multisektoral. “Hal ini dibarengi dengan peningkatan kemampuan akses masyarakat terhadap bahan pangan, terutama bagi masyarakat miskin harus diprioritaskan oleh pemerintah agar penyelesaian kasus stunting di Indonesia segera terjadi,” ucapnya.

Target angka stunting nasional turun hingga 14% sesuai dengan RPJMN 2020–2024 diakuinya sulit dicapai karena pandemi. Namun dia berharap untuk bisa menurunkan prevalensi stunting, langkah-langkah penurunan harus tetap sinergis, terstruktur, komprehensif, dan simultan.

DPR menyetujui percepatan penanganan stunting diperluas ke 260 kabupaten/kota pada 2020 dari yang sebelumnya 160 kabupaten/kota pada 2019. Untuk intervensi paket gizi, anggaran sebesar Rp360 miliar telah dialokasikan serta alokasi dana transfer daerah untuk penanganan stunting sebesar Rp92,5 miliar.

“Intinya persoalan stunting ini tidak boleh dinomorduakan. Sebab persoalan stunting ini bisa berdampak buruk terhadap daya saing bangsa. Kerugian ekonomi yang harus ditanggung akibat beban stunting juga signifikan dan berpengaruh pada produk domestik bruto (PDB),” sebutnya.