Dukung PPKM Mikro, Epidemiolog: Harusnya Sedari Awal
Minggu, 07 Februari 2021 - 09:41 WIB
loading...
Kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro atau di tingkat lokal mendapat dukungan. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) dengan pendekatan berbasis mikro atau di tingkat lokal mendapat dukungan. Epidemiolog Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif menilai seharusnya kebijakan itu diberlakukan sedari awal.
"Ya sebetulnya kan upaya penanggulangan di tingkat hulu yaitu di tingkat rukun warga, begitu itu kan harusnya dilakukan dari awal," kata Syahrizal Syarif, Minggu (7/2/2021).
Pasalnya, perangkatnya ada. Syahrizal pun mengingatkan selain bintara pembina desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), ada petugas penggerak desa. "Saya sih prinsipnya silakan saja pemerintah mau melakukan kebijakan itu ( PPKM berbasis mikro, red)," tuturnya.
Baca juga: Belum Signifikan Turunkan COVID-19, DIY Perpanjang PPKM hingga 26 Februari
Akan tetapi, kebijakan PPKM mikro itu disarankannya dilakukan uji coba terlebih dahulu di beberapa daerah zona merah pandemi COVID-19. Sehingga, anggaran negara diyakininya bisa dihemat.
Syahrizal juga dia menyarankan pemerintah bisa meningkatkan tracing. "Setiap ada kasus konfirmasi satu harus dilakukan tracing terhadap 30 lainnya, dan itu kemudian dilakukan tes, nah ini saja yang perlu ditingkatkan," katanya.
Dia juga meminta pemerintah tegas melarang adanya kerumunan masyarakat. "Negara Singapura saja yang sudah terkendali wabahnya masih membatasi kerumunan orang tidak boleh lebih dari 5 orang," katanya.
Baca juga: Pemerintah Ingin PPKM Mikro, Warganet Sarankan Lockdown 2 Minggu
"Ya sebetulnya kan upaya penanggulangan di tingkat hulu yaitu di tingkat rukun warga, begitu itu kan harusnya dilakukan dari awal," kata Syahrizal Syarif, Minggu (7/2/2021).
Pasalnya, perangkatnya ada. Syahrizal pun mengingatkan selain bintara pembina desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), ada petugas penggerak desa. "Saya sih prinsipnya silakan saja pemerintah mau melakukan kebijakan itu ( PPKM berbasis mikro, red)," tuturnya.
Baca juga: Belum Signifikan Turunkan COVID-19, DIY Perpanjang PPKM hingga 26 Februari
Akan tetapi, kebijakan PPKM mikro itu disarankannya dilakukan uji coba terlebih dahulu di beberapa daerah zona merah pandemi COVID-19. Sehingga, anggaran negara diyakininya bisa dihemat.
Syahrizal juga dia menyarankan pemerintah bisa meningkatkan tracing. "Setiap ada kasus konfirmasi satu harus dilakukan tracing terhadap 30 lainnya, dan itu kemudian dilakukan tes, nah ini saja yang perlu ditingkatkan," katanya.
Dia juga meminta pemerintah tegas melarang adanya kerumunan masyarakat. "Negara Singapura saja yang sudah terkendali wabahnya masih membatasi kerumunan orang tidak boleh lebih dari 5 orang," katanya.
Baca juga: Pemerintah Ingin PPKM Mikro, Warganet Sarankan Lockdown 2 Minggu
(abd)
Lihat Juga :
