Petinggi Demokrat Dapat Banyak Pertanyaan tentang Bahasa Tubuh Moeldoko
Kamis, 04 Februari 2021 - 11:02 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga : Biden Teken Perintah Eksekutif Batalkan Kebijakan Imigrasi Era Trump
Dia mengungkapkan, para kader Demokrat yang ditemui Moeldoko itu dibujuk datang dengan janji untuk mendapat alokasi dana tanggap bencana alam di daerah masing-masing. "Mereka datang dengan prasangka baik, untuk menghormati undangan, tetapi malah diajak bicara soal KLB dan pencapresan 2024. Mereka tidak curhat. Inilah yang membuat mereka kemudian melaporkan pertemuan ini pada DPP," ujarnya.
Baca juga: Partai Demokrat: Moeldoko Konfirmasi Tudingan Ketum Kami
Lebih lanjut dia mengatakan yang bertemu dengan Moeldoko itu adalah kader-kader Demokrat yang setia pada hasil Kongres ke-5 Partai Demokrat Tahun 2020. "Dari berbagai sumber yang sudah kami verifikasi, kami juga mendapati fakta dana yang sudah disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan KLB. Ini mengingatkan kami pada cara-cara lama yang pada masa lalu digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa," tuturnya
Dia pun mengingatkan bahwa sebelumnya ada beberapa partai yang terlambat mengantisipasi, sehingga akhirnya terjadi KLB dan dualisme kepengurusan yang melemahkan partai. "Pada kasus kami, sejumlah mantan kader digunakan sebagai kaki tangan untuk melakukan penetrasi pada struktur organisasi kami Alhamdulillah, jajaran kepengurusan DPD dan DPC seluruh Indonesia kompak dan setia pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan kepengurusan hasil Kongres kelima," ungkapnya.
Baca juga : Kisah Dokter yang Kemaluannya Diolesi Kokain Sebabkan Kekasih Tewas Overdosis
Dia melanjutkan, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran pimpinan partai yakin, ini bukan perintah Presiden atau jajaran kabinet. "Kita masih ingat komitmen Presiden Jokowi untuk menegakkan demokrasi dan politik yang beradab. Atas dasar komitmen itu dan menjaga komunikasi dengan Bapak Presiden yang sudah terjalin baik selama ini, Ketua Umum kami berkirim surat, memohon klarifikasi," jelasnya.
Baca juga: Ditanya Surat Demokrat ke Jokowi, Moeldoko: Masa Ngopi-ngopi Harus Lapor Presiden
Dia menambahkan, walaupun mengetahui dari berbagai keterangan dan informasi yang sudah diverifikasi, AHY memilih tidak menyebut nama Moeldoko secara terbuka untuk menghormati yang bersangkutan sebagai senior. Kata dia, AHY memilih untuk memohon klarifikasi langsung pada Presiden Jokowi.
"Kami mengapresiasi dukungan luar biasa dari para akademisi, pengamat politik, media, dan berbagai unsur masyarakat sipil lainnya, selain tentu saja dari para pengurus, kader, dan simpatisan. Mereka sama-sama sepakat, upaya pengambilalihan paksa ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dan tidak boleh terjadi lagi," imbuhnya.
Dia mengungkapkan, para kader Demokrat yang ditemui Moeldoko itu dibujuk datang dengan janji untuk mendapat alokasi dana tanggap bencana alam di daerah masing-masing. "Mereka datang dengan prasangka baik, untuk menghormati undangan, tetapi malah diajak bicara soal KLB dan pencapresan 2024. Mereka tidak curhat. Inilah yang membuat mereka kemudian melaporkan pertemuan ini pada DPP," ujarnya.
Baca juga: Partai Demokrat: Moeldoko Konfirmasi Tudingan Ketum Kami
Lebih lanjut dia mengatakan yang bertemu dengan Moeldoko itu adalah kader-kader Demokrat yang setia pada hasil Kongres ke-5 Partai Demokrat Tahun 2020. "Dari berbagai sumber yang sudah kami verifikasi, kami juga mendapati fakta dana yang sudah disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan KLB. Ini mengingatkan kami pada cara-cara lama yang pada masa lalu digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa," tuturnya
Dia pun mengingatkan bahwa sebelumnya ada beberapa partai yang terlambat mengantisipasi, sehingga akhirnya terjadi KLB dan dualisme kepengurusan yang melemahkan partai. "Pada kasus kami, sejumlah mantan kader digunakan sebagai kaki tangan untuk melakukan penetrasi pada struktur organisasi kami Alhamdulillah, jajaran kepengurusan DPD dan DPC seluruh Indonesia kompak dan setia pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan kepengurusan hasil Kongres kelima," ungkapnya.
Baca juga : Kisah Dokter yang Kemaluannya Diolesi Kokain Sebabkan Kekasih Tewas Overdosis
Dia melanjutkan, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran pimpinan partai yakin, ini bukan perintah Presiden atau jajaran kabinet. "Kita masih ingat komitmen Presiden Jokowi untuk menegakkan demokrasi dan politik yang beradab. Atas dasar komitmen itu dan menjaga komunikasi dengan Bapak Presiden yang sudah terjalin baik selama ini, Ketua Umum kami berkirim surat, memohon klarifikasi," jelasnya.
Baca juga: Ditanya Surat Demokrat ke Jokowi, Moeldoko: Masa Ngopi-ngopi Harus Lapor Presiden
Dia menambahkan, walaupun mengetahui dari berbagai keterangan dan informasi yang sudah diverifikasi, AHY memilih tidak menyebut nama Moeldoko secara terbuka untuk menghormati yang bersangkutan sebagai senior. Kata dia, AHY memilih untuk memohon klarifikasi langsung pada Presiden Jokowi.
"Kami mengapresiasi dukungan luar biasa dari para akademisi, pengamat politik, media, dan berbagai unsur masyarakat sipil lainnya, selain tentu saja dari para pengurus, kader, dan simpatisan. Mereka sama-sama sepakat, upaya pengambilalihan paksa ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dan tidak boleh terjadi lagi," imbuhnya.
Lihat Juga :
