Presiden Jokowi Tak Perlu Balas Surat AHY tentang Kudeta Demokrat
Kamis, 04 Februari 2021 - 05:03 WIB
loading...
Presiden Jokowi saat menerima kunjungan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), beberapa waktu lalu. FOTO/DOK.SETKAB.GO.ID
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak perlu membalas surat dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) terkait upaya kudeta di internal partai tersebut.
"Surat AHY tidak memerlukan jawaban personal, baik kepada AHY maupun Demokrat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat dikonfirmasi MNC Media, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Baca juga: Pengamat Sebut Ada Ambisi Kekuasaan untuk 2024 di Balik Kudeta Demokrat
Menurut Dedi, seorang Presiden tidak semestinya turun tangan sekadar menangani masalah internal partai politik. Masih ada hal lain yang harus diutamakan demi kemajuan bangsa.
Baca juga: Surati Jokowi, Demokrat Ingin Klarifikasi dan Sindir Kelakuan Moeldoko
Tak hanya itu, Dedi menyebut, apabila Presiden Jokowi menanggapi surat tersebut, maka akan masuk dalam isu yang dihembuskan Partai Demokrat dan beberapa pihak yang disebut-sebut.
Baca juga : Indonesia Tahan Perempuan Inggris yang Masuk Daftar Tersangka Teror Global
"Membalas surat hanya akan membuat Presiden terjebak dalam pusaran konflik Demokrat dan tokoh-tokoh yang mengupayakan sabotase kepemimpinan AHY," kata Dedi.
Terkait isu kudeta kepemimpinan Demokrat, Dedi menyarankan Jokowi agar memastikan informasi adanya keterlibatan orang-orang di Istana adalah tidak benar.
Baca juga : Karir Militer Adam Rachmat Damiri, Eks Dirut Asabri yang Tersangkut Kasus Korupsi
"Jokowi jauh lebih perlu untuk memastikan jika Istana Negara tidak dihuni oleh tokoh-tokoh sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut," kata Dedi.
Baca juga: Jokowi Sudah Baca Surat AHY Soal Kudeta Partai Demokrat
"Surat AHY tidak memerlukan jawaban personal, baik kepada AHY maupun Demokrat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat dikonfirmasi MNC Media, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Baca juga: Pengamat Sebut Ada Ambisi Kekuasaan untuk 2024 di Balik Kudeta Demokrat
Menurut Dedi, seorang Presiden tidak semestinya turun tangan sekadar menangani masalah internal partai politik. Masih ada hal lain yang harus diutamakan demi kemajuan bangsa.
Baca juga: Surati Jokowi, Demokrat Ingin Klarifikasi dan Sindir Kelakuan Moeldoko
Tak hanya itu, Dedi menyebut, apabila Presiden Jokowi menanggapi surat tersebut, maka akan masuk dalam isu yang dihembuskan Partai Demokrat dan beberapa pihak yang disebut-sebut.
Baca juga : Indonesia Tahan Perempuan Inggris yang Masuk Daftar Tersangka Teror Global
"Membalas surat hanya akan membuat Presiden terjebak dalam pusaran konflik Demokrat dan tokoh-tokoh yang mengupayakan sabotase kepemimpinan AHY," kata Dedi.
Terkait isu kudeta kepemimpinan Demokrat, Dedi menyarankan Jokowi agar memastikan informasi adanya keterlibatan orang-orang di Istana adalah tidak benar.
Baca juga : Karir Militer Adam Rachmat Damiri, Eks Dirut Asabri yang Tersangkut Kasus Korupsi
"Jokowi jauh lebih perlu untuk memastikan jika Istana Negara tidak dihuni oleh tokoh-tokoh sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut," kata Dedi.
Baca juga: Jokowi Sudah Baca Surat AHY Soal Kudeta Partai Demokrat
(abd)
Lihat Juga :
