Digelar Bersama Pilpres-Pileg, Pilkada 2024 Dinilai Rusak Kualitas Pemilu

Menurutnya, setidaknya ada tiga hal teknis yang potensial berefek buruk jika Pilkada serentak tetap ngotot digelar pada 2024. Pertama, dari aspek kesiapan penyelenggara Pemilu (KPU) yang sangat diragukan. Terutama mengacu pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu (Pileg dan Pilpres) yang banyak menelan korban, lebih dari 700 anggota KPPS meninggal dan sekitar 5.000 sakit karena beban mereka yang tidak normal.

"Berkaca dari itu, DPR dan pemerintah harusnya berpikir 1.000 kali untuk memaksakan Pilkada serentak berbarengan dengan Pileg dan Pilpres pada 2024. Jika beban penyelenggara terlalu berat maka otomatis hasilnya juga berefek buruk alias tak berkualitas," katanya.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu berkilah bahwa yang penting dilaksanakan dulu, evaluasi belakangan. Karena sudah jelas dan nyata, dengan merujuk pada Pemilu 2019 saja kesulitan, apalagi ditambah Pilkada. "Pasti penyelenggara bukan saja akan overlapping, tapi juga overload," ungkapnya.

Kedua, dari aspek keamanan, sangat potensial mengundang konflik yang menumpuk dan membuat aparat keamanan sangat kewalahan. Apalagi, di tengah kondisi pemerintah sedang fokus mengatasi wabah Covid-19. Meskipun, hal itu tak bisa dijadikan alasan untuk menunda Pilkada ke 2024 karena pada tahun tersebut tidak ada yang bisa menjamin kapan wabah ini berakhir. "Yang penting, jangan membebani kita dengan beban yang sudah jelas efek buruk dan negatifnya bagi kepentingan bangsa ini," urainya.

Ketiga, dari aspek partisipasi pemilih, juga harus dipertimbangkan karena potensial membuat rakyat malas datang ke TPS alias golput, dan dimanfaatkan oleh para kontestan, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres, untuk menebar politik uang. "Hal ini tentu akan semakin memperparah kualitas demokrasi dan Pemilu kita. Rakyat baru mau pada datang ke TPS karena ada iming-iming pemberian baik uang maupun sembako," kata Toto Izzul Fatah. abdul rochim