Demokrat: Terindikasi Kuat Upaya Kudeta AHY Berasal dari Eksternal

JAKARTA - Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan upaya kudeta Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berasal dari kekuatan eksternal, bukan lantaran adanya gejolak di internal Demokrat.

“Upaya pengambilan paksa Demokrat melalui upaya inkonstitusional ini kami indikasikan kuat dilakukan oleh pihak lain di luar Demokrat meskipun dikemas seolah-olah ada gejolak dari dalam,” kata Didik saat dihubungi, Rabu (3/2/2021).

Plt Ketua DPC Demokrat Tuban ini menuturkan, dalam menghadapi itu, Demokrat semakin solid dan utuh. Karena sejak awal, semua pengurus DPD dan DPC se-Indonesia tidak pernah berfikir dan tidak bergeser sedikitpun dari komitmen dan konsistensinya untuk membesarkan Demokrat bersama AHY. “DNA kami ksatria, kami tidak terbiasa dan tidak akan mungkin bisa menerima sikap-sikap pengecut dan penghianat, apalagi inkonstitusional yang bisa merusak,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, hasil Kongres V Partai Demokrat pada Maret 2020 lalu adalah final dan mengikat, tidak ada perdebatan lagi. Tentu keputusan itu akan diamankan oleh segenap pengurus dan kader Partai Demokrat dari seluruh potensi ancaman dan gangguan. “Kami ini partai dan kader yang sangat paham dan patuh dengan asas, norma, aturan, komitmen dan juga etika. Tidak ada rumusnya bagi kami untuk mengingkari terhadap keputusan yang sudah Kami buat. Kami tidak akan pernah mundur, dan Kami akan terus lawan dan hadapi siapapun itu yang mencoba merusak partai Demokrat,” ujar Didik.



Didik mengingatkan, jangan pernah coba untuk melakukan penekanan dalam bentuk apapun dan dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Dia memastikan tidak ada ruang dan toleransi sedikitpun di Demokrat. Keadilan dan kebenaran adalah bagian perjuangan Demokrat, kalau ada orang yang berfikiran ingin membeli dan melakukan kudeta di Demokrat, jelas pemikiran yang keliru dan sesat.

Dia pun menjelaskan, Partai Demokrat adalah lembaga politik yang bertujuan menjadi sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik dan rekrutmen politik. Apa jadinya negara ini, jika pemimpinnya ke depan hanya mengejar ambisi kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak beradab dan tidak bermartabat, serta inkonstitusional dengan melakukan hasutan, tekanan, dan pecah belah.

“Mudah-mudahan cara-cara yang dipergunakan ini bukan dikarenakan Demokrat terus membangun koalisi dengan rakyat. Idealnya seluruh pemimpin bangsa terus bersama dan membantu masyarakatnya menghadapi kesulitan, bukan mengedukasi masyarakat dengan tontonan murahan yang memalukan,” harap Didik. Kiswondari