Manuver Belah Bambu Moeldoko Dinilai Untungkan AHY dan Demokrat

Rabu, 03 Februari 2021 - 16:15 WIB
loading...
Manuver Belah Bambu...
Dugaan keterlibatan Kepala KSP Moeldoko dalam isu kudeta Partai Demokrat benar-benar akan menjadi pertaruhan bagi karir politik mantan Panglima TNI ini. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam isu pengambilalihan paksa ( Kudeta) Partai Demokrat benar-benar akan menjadi pertaruhan bagi karir politik mantan Panglima TNI ini.

“Ini berisiko terhadap karir politik Pak Moeldoko, karena kegaduhan isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini telah menyeret-nyeret nama banyak pihak, termasuk nama Presiden Jokowi,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam dalam keterangannya kepada SINDOnews, Rabu (3/2/2021). Baca juga: Politikus Demokrat Minta Moeldoko Mundur: Jangan Jadi Beban Negara dan Jokowi

Dia menilai di tengah fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan begitu banyak problem bangsa dan negara dari persoalan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, isu yang menyeret-nyeret nama Jokowi ini tentu akan mengusik Presiden. Manuver diam-diam Pak Moeldoko ini mendapat respons dan opini negatif dari publik.

"Mengingat Presiden Jokowi sangat peka terhadap opini publik, bisa saja Pak Moeldoko kehilangan kepercayaan dari Presiden,” ujar Surokim. Ibarat pepatah, Pak Moeldoko tengah menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” jelasnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya UTM ini juga berpendapat kegaduhan pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini melahirkan sejumlah spekulasi. “Bisa jadi kegaduhan dan riak ini justru akan makin membuat solid Partai Demokrat dan membangunkan kekuatan partai yang terpendam selama ini,” kata Surokim mengingatkan. Baca juga: Tanpa Tunjukan Bukti, Tudingan Demokrat ke Moeldoko Bisa Jadi Bumerang

Selama ini Partai Demokrat dikenal sebagai partai moderat yang selalu hati-hati dan memilih menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah saat ini, termasuk berbeda pendapat dengan pemerintah dalam sejumlah isu, misalnya menolak RUU HIP, RUU Ciptaker. Demokrat juga mendukung revisi UU Pemilu agar pilkada bisa diselenggarakan tahun 2022/2023 guna mengurangi beban pemilu serentak tahun 2024, menghindari jatuhnya lagi ratusan korban tewas seperti saat Pilkada 2019.

"Manuver ambil alih paksa ini memiliki implikasi yang panjang untuk para pengagasnya. Dalam banyak hal saya juga melihat kejanggalan, terkesan terburu-buru dan dipaksakan, sehingga begitu mudah diidentifikasi dan dibongkar. Mungkin Pak Moeldoko menganggap Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY dan pengurus yang muda-muda, gampang ditaklukkan,“ paparnya.

Politik belah bambu memang menjadi sejarah kelam dalam perjalanan partai-partai politik di Indonesia. Tapi dalam pandangan Surokim, manuver seperti itu akan sulit dilakukan pada Partai Demokrat karena beda konteks dan juga ada beda kebutuhan dan frekuensi.

"Situasi ini justru akan kian membuat Demokrat solid dan justru akan menunjukkan kualitas dan kapasitas AHY yang sesungguhnya. AHY akan kian tangguh dan kokoh,” kata Surokim yang juga Peneliti Senior Surabaya Survey Center ini. Baca juga: Pendiri Demokrat Ungkap Moeldoko Didorong Jadi Ketum Sudah Lama

”Dengan pengelolaan yang baik, manuver belah bambu Pak Moeldoko ini justru akan menambah popularitas dan elektabilitas baik AHY maupun Partai Demokrat,” tutupnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Demokrat Ajak Semua...
Demokrat Ajak Semua Elemen Bangsa Jaga Ruang Publik yang Kondusif dan Beradab
Tuduhan ke AHY terkait...
Tuduhan ke AHY terkait SPPG Dinilai Tak Proporsional, Pengamat: Publik Harus Rasional
Menko AHY-Dewan Maritim...
Menko AHY-Dewan Maritim Rusia Kerja Sama Pembangunan PLTN Terapung dan Kapal Cepat
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
AHY Dukung Putusan MK...
AHY Dukung Putusan MK yang Pertegas Kuota 30 Persen Caleg Perempuan
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas Virtual, AHY Laporkan Penyelamatan Pantura Jawa hingga Transformasi Jaringan Kereta Api
AHY Jadi Ketua Komite...
AHY Jadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung Geser Luhut, Perpres Baru Diteken Prabowo
Dokter Sukarelawan di...
Dokter Sukarelawan di Gaza Menang Pemilihan Pendahuluan Partai Demokrat AS
Sumatera Blackout, AHY:...
Sumatera Blackout, AHY: Sedang Diinvestigasi Permasalahan Utama
Rekomendasi
FIFGROUP Raih Lima Penghargaan...
FIFGROUP Raih Lima Penghargaan di HR Asia Awards 2026
Tips MotionTrade: Kenali...
Tips MotionTrade: Kenali Hak Dasar Investor di Pasar Modal
6 Fakta Gempa Kerak...
6 Fakta Gempa Kerak Dangkal M6,7 di Jalur Sesar Aktif Sulawesi Tengah
Berita Terkini
Biaya Haji Tahun 2027...
Biaya Haji Tahun 2027 Turun? Begini Penjelasan Kemenhaj
Kawal Dana RT Rp25 Juta,...
Kawal Dana RT Rp25 Juta, Wali Kota Agustina Pastikan Pengurus Lingkungan Didampingi Total
Dua Kali Berturut PINTU...
Dua Kali Berturut PINTU Raih Penghargaan Kepatuhan Hukum
Timwas Sebut Presiden...
Timwas Sebut Presiden Prabowo Ingin Antrean Haji Dipangkas Lagi
Belajar dari Inggris,...
Belajar dari Inggris, Tembakau Alternatif Bisa Hentikan Kebiasaan Merokok
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi Beri Waktu 2 Tahun untuk Revisi UU Advokat
Infografis
Piala Dunia 2026: Panggung...
Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Messi-Ronaldo dan Lahirnya Era Baru
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved