Tanpa Tunjukan Bukti, Tudingan Demokrat ke Moeldoko Bisa Jadi Bumerang
Rabu, 03 Februari 2021 - 09:02 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, dia juga mempertanyakan apakah pernyataan AHY yang disampaikan secara terbuka sudah melalui proses verifikasi sehingga informasi yang diterima bisa dipercaya atau tidak.Baca juga: Begini Kata Elite Demokrat Soal Detail Pertemuan Rencana Kudeta AHY
Dia menegaskan, bagaimanapun seorang pemimpin sebaiknya tidak "tipis telinga" dan tidak "grusa grusu" dalam berpikir dan bertindak. "Sifat 'baper' juga harus dibuang jauh-jauh karena ketiga sifat tersebut bisa menimbulkan dampak buruk terhadap organisasi," papar dia.
Baca juga : Agama Islam Dihina, Shamil Musaev Banting dan Hajar Petarung MMA
Karyono mengatakan, seandainya sinyalemen yang dituduhkan mengarah pada sosok Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) dan sejumlah nama menteri yang diduga oleh AHY ikut mendukung upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa perlu dipastikan kebenarannya.
Baca juga : Isu Kudeta Demokrat Bisa Buat AHY Benar-benar Terjungkal
Menurut dia, jika memang ada data atau bukti yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan maka pernyataan AHY perlu dilengkapi dengan data dan bukti-bukti otentik. Pun masalah ini tidak bisa digeneralisasi bahwa itu merupakan kepentingan pusat kekuasaan di istana yang melibatkan Presiden Joko Widodo. Dalam konteks inilah AHY perlu hati-hati dalam melontarkan pernyataan.
Sebaliknya, kata Karyono, jika AHY tidak mengungkap bukti-bukti yang bisa dipertanggung jawabkan, maka akan muncul asumsi ada kecenderungan sinyalemen tersebut sengaja diolah untuk konsumsi politik yang dikapitalisasi untuk kepentingan citra AHY dan Demokrat yang cenderung meredup.
"Di satu sisi untuk mendowngrade citra pemerintahan saat ini," imbuh mantan Peneliti LSI Denny JA ini.
Dalam peristiwa ini, menurutnya, sangat penting bagi Demokrat menunjukkan bukti-bukti dan data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk melepaskan stigma negatif karena dalam persepsi publik, Demokrat dinilai kerap memainkan irama politik dramatis, "playing victim" dan 'baper'.
Dia menegaskan, bagaimanapun seorang pemimpin sebaiknya tidak "tipis telinga" dan tidak "grusa grusu" dalam berpikir dan bertindak. "Sifat 'baper' juga harus dibuang jauh-jauh karena ketiga sifat tersebut bisa menimbulkan dampak buruk terhadap organisasi," papar dia.
Baca juga : Agama Islam Dihina, Shamil Musaev Banting dan Hajar Petarung MMA
Karyono mengatakan, seandainya sinyalemen yang dituduhkan mengarah pada sosok Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) dan sejumlah nama menteri yang diduga oleh AHY ikut mendukung upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa perlu dipastikan kebenarannya.
Baca juga : Isu Kudeta Demokrat Bisa Buat AHY Benar-benar Terjungkal
Menurut dia, jika memang ada data atau bukti yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan maka pernyataan AHY perlu dilengkapi dengan data dan bukti-bukti otentik. Pun masalah ini tidak bisa digeneralisasi bahwa itu merupakan kepentingan pusat kekuasaan di istana yang melibatkan Presiden Joko Widodo. Dalam konteks inilah AHY perlu hati-hati dalam melontarkan pernyataan.
Sebaliknya, kata Karyono, jika AHY tidak mengungkap bukti-bukti yang bisa dipertanggung jawabkan, maka akan muncul asumsi ada kecenderungan sinyalemen tersebut sengaja diolah untuk konsumsi politik yang dikapitalisasi untuk kepentingan citra AHY dan Demokrat yang cenderung meredup.
"Di satu sisi untuk mendowngrade citra pemerintahan saat ini," imbuh mantan Peneliti LSI Denny JA ini.
Dalam peristiwa ini, menurutnya, sangat penting bagi Demokrat menunjukkan bukti-bukti dan data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk melepaskan stigma negatif karena dalam persepsi publik, Demokrat dinilai kerap memainkan irama politik dramatis, "playing victim" dan 'baper'.
Lihat Juga :
