Pengamat Khawatir Ucapan AHY soal Kudeta Jadi Kenyataan

JAKARTA - Dunia politik Tanah Air dihebohkan dengan isu upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kepengurusan Partai Demokrat.

Baca Juga: Menteri Jokowi Ingin Rebut PD, Pengamat: Waspadai Strategi Pecah Belah Lawan Politik

Isu ini menghangat karena Demokrat menuding Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama sejumlah mantan kader Demokrat terlibat dalam upaya tersebut.

Alhasil isu penggulingan AHY meramaikan jagad politik Tanah Air. Berbagai komentar pun bermunculan menanggapi isu tersebut.
Baca Juga: Isu Kudeta di Demokrat, Gede Pasek Suardika: Semoga Mas AHY Baik-Baik Saja

Salah satunya komentar disampaikan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam yang prihatin dengan gejolak yang dialami Partai Demokrat saat ini.

Menurut dia, keluh kesah yang ditunjukkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan menyebut dirinya akan dikudeta menunjukkan kepemimpinannya belum matang dan rapuh.

"Apalagi dengan menyebutkan ada orang Istana yang diduga terlibat dan di balik kudeta dimaksud. Hal itu tentu membingungkan berbagai pihak, apa manfaatnya ngurus partai sekelas PD bagi Istana," ujar Saiful dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (2/2/2021).
Baca Juga: Max Sopacua Tantang Syarief Hasan Debat soal Tudingan Kudeta

Terlebih, kata dia, kudeta partai hanya bisa dilakukan dari internal. "Mana mungkin upaya kudeta dari luar. Hal demikian, saya kira seperti seorang pemimpin besar yang berhalusinasi datangnya gangguan serius atas posisinya, dan jelas tidak dapat diterima akal sehat," tandasnya.

Menurut dia, setiap partai pasti ada aturan tentang tata cara melakukan kongres dan Kongres Luar Biasa atau KLB. Aturan tersebut sebagai pedoman dan pengikat agar Ketua umum bertenggungjawab atas amanah yang diembannya.

"KLB bukan barang haram untuk dilakukan oleh para kader partai politik. Sebaiknya KLB menjadi upaya terakhir partai dalam melakukan perbaikan yang bersifat total. KLB bukan pula kudeta oleh para kader yang kecewa. Karena memang ada aturan dan mekanismenya," tandasnya.