PPKM Tak Efektif, PKS: Kebijakan Jangan Jadi Gimik Politik
Senin, 01 Februari 2021 - 19:40 WIB
loading...
A
A
A
Dia menilai salah satu bentuk kebijakan setengah hati adalah PSBB dan PPKM. Dia melanjutkan, PSBB dan PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk agar mata rantai penularan terputus.
"Perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik. Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes. Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan PPKM," katanya.
Dia menunjukkan bukti bahwa kebijakan setengah hati membuat kasus makin melonjak dan ekonomi tetap tidak pulih. "Sampai saat ini angka kasus sudah mencapai lebih dari 1 juta dengan positifity rate yang terus meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi pun masih terpuruk. Jadi, pemerintah bukan hanya melakukan evaluasi PPKM Jawa Bali, tetapi harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia," kata Netty.
Baca juga: Kasus COVID-19 di Blitar Membeludak, Pelanggar PPKM Hanya Ditegur Lisan
Netty juga menyinggung soal orkestrasi penangananan pandemi Covid-19 agar tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sinkron. "Untuk menang melawan pandemi Covid-19, kita butuh sosok pemimpin yang mampu mengorkestrasikan semua lini pengambilan kebijakan penanganan pandemi," ujarnya.
"Perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik. Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes. Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan PPKM," katanya.
Dia menunjukkan bukti bahwa kebijakan setengah hati membuat kasus makin melonjak dan ekonomi tetap tidak pulih. "Sampai saat ini angka kasus sudah mencapai lebih dari 1 juta dengan positifity rate yang terus meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi pun masih terpuruk. Jadi, pemerintah bukan hanya melakukan evaluasi PPKM Jawa Bali, tetapi harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia," kata Netty.
Baca juga: Kasus COVID-19 di Blitar Membeludak, Pelanggar PPKM Hanya Ditegur Lisan
Netty juga menyinggung soal orkestrasi penangananan pandemi Covid-19 agar tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sinkron. "Untuk menang melawan pandemi Covid-19, kita butuh sosok pemimpin yang mampu mengorkestrasikan semua lini pengambilan kebijakan penanganan pandemi," ujarnya.
Lihat Juga :
