TP3: Proses Hukum Penembakan 6 Laskar FPI Harus melalui Pengadilan HAM
Senin, 01 Februari 2021 - 17:39 WIB
loading...
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar FPI menggelar konferensi pers secara daring, Senin (1/2/2021). FOTO/SINDOnews/KOMARUDDIN BAGJA ARJOWINANGUN
A
A
A
JAKARTA - Salah satu anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) , Marwan Batubara mengatakan, pembunuhan 6 laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat melalui kebijakan keji, bengis dan di luar batas kemanusiaan. Karena itu, kasus ini adalahpelanggaran terhadap Statuta Roma Tahun 1998 dan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No 5 Tahun 1998.
"Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000," kata Marwan dalam konferensi pers daringnya, Senin (1/2/2021).
Sampai saat ini, lanjut Marwan, pemerintah Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI tersebut.
Baca juga: Baru Bisa Hadir di Sidang Praperadilan Laskar FPI, Begini Kata Polisi
"Bahkan pemerintah tidak merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban," tegasnya.
"Hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam UU No 13 Tahun 2006 jo UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," katanya.
Baca juga: Sidang Praperadilan Laskar FPI Akhirnya Dihadiri Pihak Polisi, Giliran Komnas HAM Mangkir
"Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000," kata Marwan dalam konferensi pers daringnya, Senin (1/2/2021).
Sampai saat ini, lanjut Marwan, pemerintah Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI tersebut.
Baca juga: Baru Bisa Hadir di Sidang Praperadilan Laskar FPI, Begini Kata Polisi
"Bahkan pemerintah tidak merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban," tegasnya.
"Hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam UU No 13 Tahun 2006 jo UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," katanya.
Baca juga: Sidang Praperadilan Laskar FPI Akhirnya Dihadiri Pihak Polisi, Giliran Komnas HAM Mangkir
(abd)
Lihat Juga :
