Bertemu Jokowi Jelang Akhir Masa Jabatan, Ombudsman Bicarakan Hal Ini
Senin, 01 Februari 2021 - 15:10 WIB
loading...
Hari ini anggota Ombudsman Republik Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Hari ini anggota Ombudsman Republik Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di Istana Kepresidenan Jakarta. Seperti diketahui anggota Ombudsman ini akan berakhir masa jabatannya pada 17 Februari mendatang.
Anggota Ombudsman, Andrianus Meliala mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan hasil kerja.
"Kami melaporkan hasil kerja kami dan beberapa isu yang perlu menjadi perhatian presiden. Beliau setuju dengan apa yang kami katakan dan akan menindaklanjutinya," katanya, Senin (1/2/2021).
Baca juga: Komisi II DPR Sepakati 9 Calon Anggota Ombudsman, Ini Daftar Namanya
Dia mengatakan bahwa isu yang dibahas salah satunya berkaitan dengan pelayanan publik yang masih belum maksimal.
"Tingkat kepatuhan pada standar layanan yang masih bermasalah. Banyak ASN yang melalaikannya, sehingga membuat publik menjadi korban. Misalnya, kepastian waktu layanan yang rendah, adanya pungutan yang tidak resmi, perlakuan yang berbeda-beda dan lain-lain," ujarnya.
Kemudian juga disampaikan masalah investasi mobil listrik yang terkendala perizinan. Termasuk juga persoalan limbah alat pelindung diri (APD) yang saat ini tidak terkendali. "(Soal APD) tidak detail. Hanya mengatakan akan memberi perhatian," katanya.
Baca juga: Jalur Evakuasi Erupsi Merapi Rusak, Begini Sorotan Ombudsman
Anggota Ombudsman, Andrianus Meliala mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan hasil kerja.
"Kami melaporkan hasil kerja kami dan beberapa isu yang perlu menjadi perhatian presiden. Beliau setuju dengan apa yang kami katakan dan akan menindaklanjutinya," katanya, Senin (1/2/2021).
Baca juga: Komisi II DPR Sepakati 9 Calon Anggota Ombudsman, Ini Daftar Namanya
Dia mengatakan bahwa isu yang dibahas salah satunya berkaitan dengan pelayanan publik yang masih belum maksimal.
"Tingkat kepatuhan pada standar layanan yang masih bermasalah. Banyak ASN yang melalaikannya, sehingga membuat publik menjadi korban. Misalnya, kepastian waktu layanan yang rendah, adanya pungutan yang tidak resmi, perlakuan yang berbeda-beda dan lain-lain," ujarnya.
Kemudian juga disampaikan masalah investasi mobil listrik yang terkendala perizinan. Termasuk juga persoalan limbah alat pelindung diri (APD) yang saat ini tidak terkendali. "(Soal APD) tidak detail. Hanya mengatakan akan memberi perhatian," katanya.
Baca juga: Jalur Evakuasi Erupsi Merapi Rusak, Begini Sorotan Ombudsman
(abd)
Lihat Juga :
