Skor Korupsi Turun Dinilai Harus Jadi Masalah Serius bagi Presiden
Minggu, 31 Januari 2021 - 14:02 WIB
loading...
A
A
A
(Baca juga: MAKI Beberkan Faktor Penyebab Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia)
"Sayangnya pada tahun 2020 indikator-indikator sektor ekonomi juga menurun semua. Jadi masalah utama adalah sektor penegakan hukum dan sektor politik yang masih korup dan tidak profesional," tegasnya.
Berdasarkan data yang dilansir Transparency International Indonesia (TII), dengan skor 37 pada tahun 2020 maka posisi Indonesia sama Gambia. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Timor Leste (40 poin), Malaysia (51 Poin), Brunei Darusalam (60 Poin), dan Singapura (85 poin). Bahkan Singapura menempati di peringkat kedua skor CPI/IPK dunia.
TII menemukan relasi korupsi pebisnis dengan pemberi pelayanan publik hingga maraknya korupsi politik menjadi faktor anjloknya skor IPK Indonesia pada 2020 menjadi 37.
TII menyatakan, penurunan terbesar yang dikontribusikan oleh Global Insight dan PRS dipicu oleh relasi korupsi yang masih lazim dilakukan oleh pebisnis kepada pemberi layanan publik untuk mempermudah proses berusaha. TII memastikan, korupsi politik juga masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia.
"Sayangnya pada tahun 2020 indikator-indikator sektor ekonomi juga menurun semua. Jadi masalah utama adalah sektor penegakan hukum dan sektor politik yang masih korup dan tidak profesional," tegasnya.
Berdasarkan data yang dilansir Transparency International Indonesia (TII), dengan skor 37 pada tahun 2020 maka posisi Indonesia sama Gambia. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Timor Leste (40 poin), Malaysia (51 Poin), Brunei Darusalam (60 Poin), dan Singapura (85 poin). Bahkan Singapura menempati di peringkat kedua skor CPI/IPK dunia.
TII menemukan relasi korupsi pebisnis dengan pemberi pelayanan publik hingga maraknya korupsi politik menjadi faktor anjloknya skor IPK Indonesia pada 2020 menjadi 37.
TII menyatakan, penurunan terbesar yang dikontribusikan oleh Global Insight dan PRS dipicu oleh relasi korupsi yang masih lazim dilakukan oleh pebisnis kepada pemberi layanan publik untuk mempermudah proses berusaha. TII memastikan, korupsi politik juga masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia.
(maf)
Lihat Juga :
