Penurunan IPK Indonesia Jadi Otokritik Parpol dan Pemerintah
Sabtu, 30 Januari 2021 - 01:01 WIB
loading...
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan penurunan IPK 2020 Indonesia seperti dilansir TII merupakan hasil yang sangat disayangkan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penurunan skor Indeks Persepsi Korusi (IPK) Indonesia pada 2020 menjadi 37 dari skor 40 pada 2019 merupakan otokritik bagi partai politik dan pemerintah dalam melakukan pembenahan pada sektor politik dan demokrasi serta sektor investasi dan pelayanan publik.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan penurunan Corruption Perception Index (CPI) atau IPK 2020 Indonesia seperti dilansir Transparency International Indonesia (TII) merupakan hasil yang sangat disayangkan. Menurut dia, dalam konteks sektor politik dan demokrasi yang masih rentan terjadi korupsi maka pembenahan serius harus benar-benar diperhatikan dan dilakukan para pihak yang terkait dengan sektor tersebut. Baca juga: IPK Indonesia 2020 Turun, Orientasi Pemberantasan Korupsi Tidak Jelas
"Untuk sektor politik dan demokrasi dalam hubungannya dengan pengusaha itu yang perlu dibenahi secara serius. Hasil CPI yang disampaikan Transparency International itu sebagai otokritik kepada kita," ujar Trimedya saat dihubungi SINDOnews dan MNC Portal di Jakarta, Jumat (29/1/2021).
Baca juga : Terima Suap Rp3,6 T dan Punya 100 Selingkuhan, Eks Bankir China Dieksekusi
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini membeberkan penurunan indikator Varieties of Democracy dalam CPI Indonesia 2020 kemungkinan dilihat TII karena masih terjadi korupsi sektor politik yang melibatkan beberapa aktor atau pejabat publik yang berasal dari partai politik. Bisa jadi, tutur Trimedya, dua tersangka yang dilihat oleh TII adalah tersangka Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan serta tersangka Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan penurunan Corruption Perception Index (CPI) atau IPK 2020 Indonesia seperti dilansir Transparency International Indonesia (TII) merupakan hasil yang sangat disayangkan. Menurut dia, dalam konteks sektor politik dan demokrasi yang masih rentan terjadi korupsi maka pembenahan serius harus benar-benar diperhatikan dan dilakukan para pihak yang terkait dengan sektor tersebut. Baca juga: IPK Indonesia 2020 Turun, Orientasi Pemberantasan Korupsi Tidak Jelas
"Untuk sektor politik dan demokrasi dalam hubungannya dengan pengusaha itu yang perlu dibenahi secara serius. Hasil CPI yang disampaikan Transparency International itu sebagai otokritik kepada kita," ujar Trimedya saat dihubungi SINDOnews dan MNC Portal di Jakarta, Jumat (29/1/2021).
Baca juga : Terima Suap Rp3,6 T dan Punya 100 Selingkuhan, Eks Bankir China Dieksekusi
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini membeberkan penurunan indikator Varieties of Democracy dalam CPI Indonesia 2020 kemungkinan dilihat TII karena masih terjadi korupsi sektor politik yang melibatkan beberapa aktor atau pejabat publik yang berasal dari partai politik. Bisa jadi, tutur Trimedya, dua tersangka yang dilihat oleh TII adalah tersangka Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan serta tersangka Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial.
Lihat Juga :
