Polemik BPJS Kesehatan karena Pemerintah Tak Berani Naikkan Iuran Sebelum Pemilu 2019

Sabtu, 16 Mei 2020 - 13:05 WIB
loading...
A A A
Timboel menerangkan, seharusnya pemerintah menaikkan iuran JKN pada 2018. Namun, tidak dilakukan. Kenaikan baru dilakukan pada awal Januari 2020 dengan payung hukum Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. "Alasannya hanya satu, yaitu takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan Pemilu 2019. Waktu itu sudah masa kampanye," ungkapnya.

Dia menduga, penundaan kenaikan itu karena alasan elektoral. Pemerintah tidak mungkin menyatakan hal itu ke publik. Akibat tidak dinaikkannya iuran pada 2018, pemerintah menggelontorkan tambahan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp10,2 triliun. (Baca juga: Din Syamsuddin Sebut Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Bentuk Kezaliman yang Nyata ).

Meski sudah disuntik, BPJS Kesehatan masih punya tanggungan membayar klaim ke rumah sakit (RS) Rp9,1 triliun. Utang terbawa ke tahun berikutnya dan total defisitnya sempat diestimasi mencapai Rp32,8 triliun.

Menurut Timboel, pemerintah mempunyai alasan untuk melanggar regulasi dengan tidak menaikkan iuran pada 2018. Masalahnya, saat ini situasi masyarakat sedang sangat sulit karena pandemi Covid-19, pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri Kelas I dan II pada 1 Juli 2020. "Saya kira pemerintah harus fair lah dalam melihat situasi," pungkasnya. (Baca juga: Perpres 64/2020 Diteken, Ini Rincian Kenaikan Iuran BPJS Per 1 Juli 2020 ).
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
BPJS Kesehatan Pastikan...
BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Peserta Tanpa Diskriminasi
PDIP Ingatkan Syarat...
PDIP Ingatkan Syarat BPJS Kesehatan bagi Mahasiswa Tidak Memberatkan
PROLANIS Bantu Peserta...
PROLANIS Bantu Peserta JKN Memantau Penyakit Kronis
Perkuat Layanan Canggih,...
Perkuat Layanan Canggih, BPJS Mudahkan Peserta Berobat
Sekolah Lansia Klinik...
Sekolah Lansia Klinik Korpagama Perkuat Prolanis untuk Kualitas Hidup Lansia
Legislator PDIP Usulkan...
Legislator PDIP Usulkan Pemerintah Gratiskan Iuran BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Buka...
BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja PATT 2026, Pendidikan Minimal D3 Semua Jurusan
Aturan Baru BPJS Kesehatan...
Aturan Baru BPJS Kesehatan per 1 Juni 2026, Kontrol Harus Sesuai Tanggal Surat
Dirut BPJS Kesehatan...
Dirut BPJS Kesehatan Dorong Generasi Muda Cegah DM dan Hipertensi melalui Fun Run 2026
Rekomendasi
Diumumkan Mulai Besok,...
Diumumkan Mulai Besok, Ini Link Pengumuman Hasil SMUP Unpad 2026
Purbaya Pede Harga BBM...
Purbaya Pede Harga BBM Pertamax Bakal Turun Efek Damai AS-Iran
MNC Sekuritas dan BRI...
MNC Sekuritas dan BRI Manajemen Investasi Ajak Investor Raih Reward Reksa Dana Total Rp2,5 Juta
Berita Terkini
Megawati Gelar Silaturahmi...
Megawati Gelar Silaturahmi dengan Tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Ada Istri Gus Dur hingga Romo Magnis
GIC: Ziarah Kapolri...
GIC: Ziarah Kapolri Bentuk Penghormatan Tulus terhadap Tokoh Bangsa Tanpa Kecuali
Prabowo Bertemu Profesor...
Prabowo Bertemu Profesor Imperial College London di Istana, Bahas Apa?
iPhone XS Mantan Kepala...
iPhone XS Mantan Kepala Dinas Perizinan Jogja Dilelang KPK: Laku Rp34 Juta, tapi Belum Dilunasi Pemenang Lelang
Kebangkitan Sepak Bola...
Kebangkitan Sepak Bola Asia: Pelajaran untuk Pembangunan Ekonomi
Memahami Urgensi Koperasi...
Memahami Urgensi Koperasi Desa Merah Putih
Infografis
Iran: 2 Kapal Induk...
Iran: 2 Kapal Induk Nuklir AS Tak akan Berani Menyerang!
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved