Nganggur Setelah 2022? Ganjar-Anies-Ridwan Perlu Ini Agar Bisa Manggung di 2024

JAKARTA - PDIP mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang seharusnya digelar pada 2022 dan 2023 diundur menjadi tahun 2024. Bila usulan ini diterima, sejumlah nama potensial dalam bursa calon presiden 2024 terancam tidak punya panggung politik.

Sebut saja nama Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Masa jabatan ketiga nama dengan angka elektablitas moncer ini bakal berakhir pada 2022.

Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai kepala daerah yang terjaring survei sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden 2024 tetap memiliki elektabilitas bagus.

(Baca: Pilkada Serentak Dilaksanakan 2024, Anies Kehilangan Panggung Popularitas 2 Tahun)

Menurut Fadhli, kepala daerah tersebut dapat mempertahankan tingkat kepopuleran dan keterpilihan mereka walaupun harus 'menganggur' satu sampai dua tahun karena masa jabatan yang telah habis.

"Mereka (kepala daerah) bisa tetap mempertahankan elektabilitas, karena persepsi di masyarakat sudah terbentuk sebagai kandidat capres dan cawapres," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (29/1/2021).

Analis politik asal UIN Jakarta itu berpendapat, untuk tetap eksis kepala daerah yang menganggur harus bisa menjaga citra baik mereka. Karenanya, Anies, Ridwan dan Ganjar harus memiliki legacy yang bisa dikenang masyarakat. "Pertama mereka harus bisa meninggalkan kenang-kenangan bagi masyarakat (legacy) yang terus melekat di hati," ujarnya.

(Baca: Alasan PDIP Kenapa Pilkada Serentak Dilaksanakan 2024)

Selanjut kata Fadhli, mereka harus terus menjaga reputasi dan dukungan elit partai politik, tentu juga arus bawah (grassroot) dengan cara membentuk wadah pendukung. "Menjaga reputasi dan membangun representasi di berbagai tingkatan: memiliki jaringan di berbagai lini birokrasi, elit parpol dan grassroot," terangnya.

Terakhir, tambah Fadhli modal kapital. Menurutnya, untuk menggerakan mesin politik perlu modal kapital yang besar. Untuk itu, kepala daerah harus memiliki itu.

"Kapital juga sangat penting. Mereka harus memiliki modal ini untuk dapat terus menjaga eksistensi minimal sampai resmi menjadi calon presiden dan wakil presiden," pungkasnya.