Tembus 1 Juta Kasus, Demokrat Nilai Kebijakan Penanganan COVID-19 Penuh Kompromi
Kamis, 28 Januari 2021 - 09:14 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari menilai bahwa kasus COVID-19 sudah tembus 1 juta orang sangat mengkhawatirkan. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat , Lucy Kurniasari menilai bahwa kasus COVID-19 sudah tembus 1 juta orang sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, ini menunjukkan kebijakan pemerintah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.
"Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif," ujar Lucy kepada wartawan, Rabu (28/1/2021). Baca juga: Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, PKS: Pemerintah Sebaiknya Akui Kelemahan Penanganan Pandemi
Lucy melihat kebijakan PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis. Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga. Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung. Ini tentu membuka celah terjadinya penularan COVID-19.
"Sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi COVID-19," sesalnya.
Karena itu, Ketua DPC Kota Surabaya ini mendesak pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan.
Walaupun, Lucy menyadari bahwa kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekuensi dari lockdown, pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu. Baca juga: Covid-19 Lewati Angka 1 Juta, Muhammadiyah: Pertaruhan Masa Depan Bangsa
"Masalahnya tersedia tidak anggaran untuk itu. Tentu jawabannya harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown," tandas dia.
"Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif," ujar Lucy kepada wartawan, Rabu (28/1/2021). Baca juga: Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, PKS: Pemerintah Sebaiknya Akui Kelemahan Penanganan Pandemi
Lucy melihat kebijakan PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis. Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga. Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung. Ini tentu membuka celah terjadinya penularan COVID-19.
"Sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi COVID-19," sesalnya.
Karena itu, Ketua DPC Kota Surabaya ini mendesak pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan.
Walaupun, Lucy menyadari bahwa kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekuensi dari lockdown, pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu. Baca juga: Covid-19 Lewati Angka 1 Juta, Muhammadiyah: Pertaruhan Masa Depan Bangsa
"Masalahnya tersedia tidak anggaran untuk itu. Tentu jawabannya harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown," tandas dia.
(kri)
Lihat Juga :
