PDIP Untung jika Pilkada Serentak Digelar 2024, Anies Lemah karena Tak Punya Jabatan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai diuntungkan jika pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap digelar secara serentak seluruhnya pada November 2024 mendatang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di sisi lain, Anies Baswedan akan melemah posisi politiknya lantaran masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta berakhir 2022.
Baca Juga: Vaksinasi Dosis Kedua, Dokter Abdul Muthalib Ngaku Lebih Tenang Suntik Jokowi
Sekadar diketahui, Fraksi PDIP DPR disebut ingin pilkada tetap digelar secara serentak seluruhnya di tahun 2024. Sementara itu, sebanyak 101 kepala daerah meliputi sembilan provinsi termasuk DKI Jakarta yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 mendatang.
Baca Juga: Draf RUU Pemilu, Mayoritas Parpol Ingin Jadwal Pilkada Dinormalisasi
"Jika Pilkada digelar 2024 itu memang akan menguntungkan PDIP. Karena mereka partai berkuasa, partai yang sedang memerintah," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Rabu (27/1/2021).
Baca juga: Pilkada 2022 Ditiadakan Hanya untuk Ganjal Anies Baswedan? Refly Harun: Kebangetan Juga
Jika pilkada tetap digelar secara serentak seluruhnya di tahun 2024, kata dia, pelaksana tugas (Plt) -nya dari aparatur sipil negara (ASN) eselon 1. Dia menilai bisa saja para Plt itu dikondisikan untuk menguntungkan PDIP .
Baca Juga: Ratusan Ribu Warga Inggris Meninggal Akibat COVID-19, PM Johnson Berduka
"Lalu, jika Pilkada 2024, PDIP diuntungkan lagi. Seperti di DKI. Anies akan habis jadi gubernur di 2022. Artinya Anies akan lemah tak punya jabatan," katanya.
Sedangkan di saat yang sama, kata Ujang, Tri Rismaharini atau Risma menjabat menteri sosial (mensos). "Jika pilkadanya di 2024 Risma bisa menang. Kalau Risma diajukan PDIP jadi Cagub di 2024 nanti. Kalau Pilkada di 2022 Anies akan menang, karena dia masih incumbent," pungkasnya.
Baca Juga: Ada Celah Keamanan di TikTok, Hacker Bisa Curi Data Pribadi Pengguna
Baca Juga: Vaksinasi Dosis Kedua, Dokter Abdul Muthalib Ngaku Lebih Tenang Suntik Jokowi
Sekadar diketahui, Fraksi PDIP DPR disebut ingin pilkada tetap digelar secara serentak seluruhnya di tahun 2024. Sementara itu, sebanyak 101 kepala daerah meliputi sembilan provinsi termasuk DKI Jakarta yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 mendatang.
Baca Juga: Draf RUU Pemilu, Mayoritas Parpol Ingin Jadwal Pilkada Dinormalisasi
"Jika Pilkada digelar 2024 itu memang akan menguntungkan PDIP. Karena mereka partai berkuasa, partai yang sedang memerintah," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Rabu (27/1/2021).
Baca juga: Pilkada 2022 Ditiadakan Hanya untuk Ganjal Anies Baswedan? Refly Harun: Kebangetan Juga
Jika pilkada tetap digelar secara serentak seluruhnya di tahun 2024, kata dia, pelaksana tugas (Plt) -nya dari aparatur sipil negara (ASN) eselon 1. Dia menilai bisa saja para Plt itu dikondisikan untuk menguntungkan PDIP .
Baca Juga: Ratusan Ribu Warga Inggris Meninggal Akibat COVID-19, PM Johnson Berduka
"Lalu, jika Pilkada 2024, PDIP diuntungkan lagi. Seperti di DKI. Anies akan habis jadi gubernur di 2022. Artinya Anies akan lemah tak punya jabatan," katanya.
Sedangkan di saat yang sama, kata Ujang, Tri Rismaharini atau Risma menjabat menteri sosial (mensos). "Jika pilkadanya di 2024 Risma bisa menang. Kalau Risma diajukan PDIP jadi Cagub di 2024 nanti. Kalau Pilkada di 2022 Anies akan menang, karena dia masih incumbent," pungkasnya.
Baca Juga: Ada Celah Keamanan di TikTok, Hacker Bisa Curi Data Pribadi Pengguna
(zik)