Semangat Bung Karno Harus Jadi Spirit Bangun Papua

JAKARTA - Permasalahan di Papua masih terus berlangsung hingga saat ini. Keinginan memerdekakan diri terus digelorakan oleh segelintir orang di Bumi Cendrawasih itu.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menyarankan para pengambil kebijakan terhadap Papua harus menjadikan semangat Soekarno atau Bung Karno sebagai ruh dalam merumuskan pendekatan pembangunan Papua.

Spirit Presiden pertama Indonesia ini dinilainya sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tanah mutiara hitam sekarang ini.

"Saya kira, Presiden Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk menata kembali pembangunan Papua ke depan. Kesempatan ini kita harapkan menjadi titik balik pembangunan Papua menuju pembangunan yang berbasis SDM, budaya dan lingkungan hidup," tutur Said dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Said berharap seluruh pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan Papua dengan pendekatan baru. Harus menyadari sepenuhnya tentang keunikan dan kekhasan Papua yang harus tetap terjaga dengan baik.

"Pembangunan yang tetap menjadikan Papua sebagai bagian tubuh dari NKRI sampai kapan pun, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Bung Karno," tuturnya.

Bung Karno, kata Said, berusaha keras merebut Papua dari cengkraman Belanda. Tekad Bung Karno tersebut harus menjadi ruh dan semangat pembangunan Papua saat ini.

Bahkan Soekarno dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia berpendapat Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia.

"Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan, apabila ujung jarinya dipotong?" ucap Bung Karno seperti dikutip Said.Baca juga: Dana Otonomi Khusus Papua Bakal Diperpanjang 20 Tahun Lagi, Besarannya Juga Naik

Menurut dia, kata-kata Bung Karno tersebut menunjukkan bagi Bangsa Indonesia, Irian Barat atau Papua adalah harga mati bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, sambung dia,tidak boleh ada satu kekuatan asing pun yang datang dan mengganggu kedaulatan NKRI di Tanah Papua. Sejauh ini, kata dia, pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada Tahun 2021 ini. Hal ini diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Kondisi ini menjadi pembahasan Pemerintah dan DPR serta pemerintah daerah dan DPR Papua dan Papua Barat sebagai representasi dan keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat secara keseluruhan.

"Sehingga diharapkan lahir keputusan yang lebih baik, tidak sekedar memperpanjang dana otsus, tetapi kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan masyarakat Papua," tutur politikus senior PDIP ini.

Said menjelaskan isu mengenai keberadaan anggaran otsus untuk tiga provinsi, Aceh, Papua dan Papua Barat, bukan menjadi isu utama dalam setiap rapat penentuan anggaran otsus di Banggar DPR.

Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Pemerintah memiliki konsep pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal yang tergambar dalam kondisi masyarakat, budaya serta lingkungan setempat yang sesuai dengan kerangka NKRI.

Sebab, siapa [un tidak bisa memaksakan pembangunan di Papua harus sama dengan provinsi lainnya. Ada ruang yang lebar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam menentukan dan menjalankan proses pembangunannya.

"Kami berharap tiga kata kunci, yaitu, manusia, budaya dan lingkungan, harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini.

Dia menjelaskan, berakhirnya pelaksanaan dana otsus menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali proses penggunaan dana otsus.Baca juga: Prajurit TNI Ditembak, Fadli Zon: Separatisme di Papua Semakin Berbahaya

Dalam 20 tahun terakhir, alokasi dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan Papua selama 2005-2019 yang bersumber dari belanja pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp205,02 triliun.

Dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) mencapai Rp126,48 triliun pada periode 2002-2020 dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 580,93 triliun pada tahun 2005-2019.

Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat Papua, budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup Papua. "Dengan melakukan modifikasi dan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif dan terbuka, saya optimistis ke depannya mampu memperbaiki pendekatan pembangunan Papua selama ini," tuturnya.

Untuk itu, pembangunan Papua harus berbasis manusia (human development) yang ditopang oleh tiga aspek dasar yang akan membentuk kualitas manusia Papua yakini, pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Ketiga aspek tersebut harus ditunjang oleh sarana, prasarana serta SDM yang baik dan berkualitas.

Misalnya Masing-masing kampung di Papua harus memiliki sekolah dan puskesmas yang mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat. "Saya kira, SDM adalah kunci pembangunan Papua di masa yang akan datang. SDM Papua adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya," tuturnya.

Oleh karena itu, sambung dia, pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. "Perlu ada afirmasi agar anak-anak Papua yang berpendidikan tinggi di luar Papua untuk menanamkan wawasan kenusantaraan yang utuh," katanya.

Pembangunan berbasis etnis dan budaya (ethno-deveopment) Papua dikatakanya harus menjadi prioritas dalam pengalokasian dana otsus kedepan. "Terdapat 250 suku di Papua dengan beragama corak, pembangunan infrastruktur di Papua harus bertumpu pada penguatan kebudayaan orang Papua," tuturnya.