Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
153 WNA China Masuk, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Tunjukan Keteladanan
loading...
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Irwan. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menjalankan aturan mengenai larangan warga negara asing (WNA) masuk Indonesia di saat era pandemi Covid-19.
Penilaian itu disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyikapi masuknya 153 WNA asal China ke Indonesia lewat Terminal III Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Sabtu 23 Januari 2021.
Baca Juga: PPKM Belum Efektif, PAN Usulkan Lockdown Akhir Pekan
Menurut dia, pemerintah tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Pemerintah harus serius dan konsisten dalam penanganan Covid-19 ini. PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) dan pembatasan WNA ke Indonesia itu kita apresiasi tetapi pemerintah tidak bisa jadi teladan dan contoh masyarakat dalam penanganan Covid-19," tutur Irwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2021).
Anggota Komisi V DPR ini menilai, pemerintah telah bersikap diskriminatif dan tidak adil dengan membiarkan membiarkan 153 warga negara China masuk ke Indonesia.
Baca Juga: Momen Terakhir Donald Trump di Gedung Putih: Sedih dan Pedih....
Oleh karena itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini meminta pemerintah segera menjelaskan kepada publik tentang inkonsistensi kebijakan tersebut.
Baca Juga: Kasus 6 Laskar FPI Dibawa ke Mahkamah Internasional, Ini Respons Komnas HAM
"Pemerintah harus segera menjelaskan. Apa tidak bisa konsisten dengan kebijakan pembatasan yang mereka keluarkan sendiri," katanya.
Menurut dia, menteri terkait persoalan tersebut harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan PPKM dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia. Apalagi kebijakan ini sudah merupakan hasil keputusan bersama pemerintah dan telah dirapatkan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baca Juga: Biden Cabut Larangan Transgender Bertugas di Militer Amerika Serikat
Baca Juga: Benarkah Kebanyakan Manusia Bertuhan Lebih dari Satu?
"Ini kan keputusan bersama pemerintah yang sudah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden. Menteri terkait harus laksanakan dan wujudkan di lapangan," tuturnya. *kiswondari
Penilaian itu disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyikapi masuknya 153 WNA asal China ke Indonesia lewat Terminal III Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Sabtu 23 Januari 2021.
Baca Juga: PPKM Belum Efektif, PAN Usulkan Lockdown Akhir Pekan
Menurut dia, pemerintah tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Pemerintah harus serius dan konsisten dalam penanganan Covid-19 ini. PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) dan pembatasan WNA ke Indonesia itu kita apresiasi tetapi pemerintah tidak bisa jadi teladan dan contoh masyarakat dalam penanganan Covid-19," tutur Irwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2021).
Anggota Komisi V DPR ini menilai, pemerintah telah bersikap diskriminatif dan tidak adil dengan membiarkan membiarkan 153 warga negara China masuk ke Indonesia.
Baca Juga: Momen Terakhir Donald Trump di Gedung Putih: Sedih dan Pedih....
Oleh karena itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini meminta pemerintah segera menjelaskan kepada publik tentang inkonsistensi kebijakan tersebut.
Baca Juga: Kasus 6 Laskar FPI Dibawa ke Mahkamah Internasional, Ini Respons Komnas HAM
"Pemerintah harus segera menjelaskan. Apa tidak bisa konsisten dengan kebijakan pembatasan yang mereka keluarkan sendiri," katanya.
Menurut dia, menteri terkait persoalan tersebut harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan PPKM dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia. Apalagi kebijakan ini sudah merupakan hasil keputusan bersama pemerintah dan telah dirapatkan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baca Juga: Biden Cabut Larangan Transgender Bertugas di Militer Amerika Serikat
Baca Juga: Benarkah Kebanyakan Manusia Bertuhan Lebih dari Satu?
"Ini kan keputusan bersama pemerintah yang sudah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden. Menteri terkait harus laksanakan dan wujudkan di lapangan," tuturnya. *kiswondari
(dam)
Explore More