PDIP Bela Risma dan Sebut Oposan Sumbang, Demokrat: Jadi Penguasa Mesti Siap Dikritik
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Selly Andriany Gantina membela Mensos Tri Rismaharini ( Risma ) yang dikritik banyak pihak. Selly menilai para pengkritik Risma adalah oposan sumbang.
Langkah Selly membela Risma itu pun menuai kritikan dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Nurpati. Menurut Andi Nurpati, tidak baik kalau pihak pemerintah antikritik. "Kalau jadi penguasa mesti siap dikritik, mendengar, dan menerima saran, kritik, evaluasi sebagai checks and balances," ujar Andi Nurpati kepada SINDOnews, Senin (25/1/2021).
Sebab, dirinya mengatakan bahwa tidak semua program, kebijakan atau tindakan pemerintah cocok atau disenangi rakyat. "Harus siap dikritik. Mungkin lupa waktu PDIP di luar pemerintahan sangat rajin orang-orangnya atau pimpinannya, DPR-nya mengkritik pemerintahan," ungkap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini.
Baca juga: Bela Risma yang Dihujani Kritik, Legislator PDIP: Oposan Sumbang Itu!
Dia memberikan salah satu contoh program Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dikritik PDIP saat itu adalah bantuan langsung tunai (BLT). "Yang kemudian diubah jadi bansos yang sekarang bermasalah hukum, kemudian diubah menjadi BLT dengan istilah lain. Jadi, kritik itu normal saja, bahkan dibutuhkan," pungkasnya.
Diketahui, PDIP pernah menjadi oposisi saat era Pemerintahan SBY. Kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu pun acapkali menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta, salah satunya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Langkah Selly membela Risma itu pun menuai kritikan dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Nurpati. Menurut Andi Nurpati, tidak baik kalau pihak pemerintah antikritik. "Kalau jadi penguasa mesti siap dikritik, mendengar, dan menerima saran, kritik, evaluasi sebagai checks and balances," ujar Andi Nurpati kepada SINDOnews, Senin (25/1/2021).
Sebab, dirinya mengatakan bahwa tidak semua program, kebijakan atau tindakan pemerintah cocok atau disenangi rakyat. "Harus siap dikritik. Mungkin lupa waktu PDIP di luar pemerintahan sangat rajin orang-orangnya atau pimpinannya, DPR-nya mengkritik pemerintahan," ungkap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini.
Baca juga: Bela Risma yang Dihujani Kritik, Legislator PDIP: Oposan Sumbang Itu!
Dia memberikan salah satu contoh program Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dikritik PDIP saat itu adalah bantuan langsung tunai (BLT). "Yang kemudian diubah jadi bansos yang sekarang bermasalah hukum, kemudian diubah menjadi BLT dengan istilah lain. Jadi, kritik itu normal saja, bahkan dibutuhkan," pungkasnya.
Diketahui, PDIP pernah menjadi oposisi saat era Pemerintahan SBY. Kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu pun acapkali menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta, salah satunya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Lihat Juga :
(zik)
