Sejumlah Organisasi Tolak Komersialisasi Vaksinasi Covid-19, Ini Alasannya
Sabtu, 23 Januari 2021 - 17:14 WIB
loading...
Koalisi masyarakat untuk Keadilan Kesehatan Covid-19 menolak rencana pembukaan vaksin mandiri. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wacana mengenai vaksinasi Covid-19 secara mandiri mengemuka belakangan ini. Ada keinginan sejumlah beberapa pihak untuk melakukan vaksinasi mandiri. Keinginan mendapatkan vaksin mandiri ini muncul ketika vaksin Sinovac tiba di Indonesia dan mulai dilakukan penyuntikan pertama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Koalisi masyarakat untuk Keadilan Kesehatan Covid-19 menolak rencana pembukaan vaksin mandiri. Menurut koalisi, vaksinasi mandiri adalah bentuk komersialisasi. Padahal, vaksin adalah barang publik yang diberikan kepada masyarakat umum.
Adapun koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi antara lain LaporCovid19, KawalCovid19, YLBHI, Indonesia Corruption Watch, Lokataru Foundation.Baca juga: Pertama di Inggris, Masjid Jadi Pusat Vaksinasi COVID-19
Co-Initiator and Co-Leader Koalisi Masyarakat untuk Covid-19 (situs Lapor Covid) Irma Hidayana mengatakan, jika pemerintah membuka vaksin dengan jalur mandiri maka akan menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan.
Baca Juga : Penjelasan Kemenkes Vaksinasi Corona Perlu Dilakukan Secara Massal
Walaupun jika alasan vaksin mandiri dilakukan adalah untuk mempercepat program vaksinasi. “Rencana pemerintah untuk membuka jalur vaksinasi menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan akses terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ucap Irma dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).
Baca Juga : Dokter Tirta Puji Menkes: Jarang Pejabat Akui Kesalahan Sistem, Good Pak...
Menurut dia, pemberian vaksin seharusnya mengikuti rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni vaksinasi dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan terpapar Covid-19, seperti tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia dan orang-orang yang tinggal di lokasi dengan tingkat penularan yang tinggi.
“Distribusi vaksinasi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis, dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial,” katanya.Baca juga: Anies Baswedan Pamer Wajah Baru Senen, Indahnya Bikin Geleng Kepala
Apalagi, lanjut dia, saat ini setiap negara tengah berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin yang ketersediaanya masih sangat terbatas. Pemberian vaksin di dunia saat ini tidak adil, karena negara atau golongan kaya akan mendapatkan vaksin lebih dahulu.
“Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa ketidakadilan yang sama tidak terjadi juga di negeri kita sendiri di mana akses terhadap vaksinnya ditentukan oleh kemampuan finansial untuk membeli vaksin tersebut,” tuturnya.
Koalisi masyarakat untuk Keadilan Kesehatan Covid-19 menolak rencana pembukaan vaksin mandiri. Menurut koalisi, vaksinasi mandiri adalah bentuk komersialisasi. Padahal, vaksin adalah barang publik yang diberikan kepada masyarakat umum.
Adapun koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi antara lain LaporCovid19, KawalCovid19, YLBHI, Indonesia Corruption Watch, Lokataru Foundation.Baca juga: Pertama di Inggris, Masjid Jadi Pusat Vaksinasi COVID-19
Co-Initiator and Co-Leader Koalisi Masyarakat untuk Covid-19 (situs Lapor Covid) Irma Hidayana mengatakan, jika pemerintah membuka vaksin dengan jalur mandiri maka akan menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan.
Baca Juga : Penjelasan Kemenkes Vaksinasi Corona Perlu Dilakukan Secara Massal
Walaupun jika alasan vaksin mandiri dilakukan adalah untuk mempercepat program vaksinasi. “Rencana pemerintah untuk membuka jalur vaksinasi menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan akses terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ucap Irma dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).
Baca Juga : Dokter Tirta Puji Menkes: Jarang Pejabat Akui Kesalahan Sistem, Good Pak...
Menurut dia, pemberian vaksin seharusnya mengikuti rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni vaksinasi dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan terpapar Covid-19, seperti tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia dan orang-orang yang tinggal di lokasi dengan tingkat penularan yang tinggi.
“Distribusi vaksinasi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis, dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial,” katanya.Baca juga: Anies Baswedan Pamer Wajah Baru Senen, Indahnya Bikin Geleng Kepala
Apalagi, lanjut dia, saat ini setiap negara tengah berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin yang ketersediaanya masih sangat terbatas. Pemberian vaksin di dunia saat ini tidak adil, karena negara atau golongan kaya akan mendapatkan vaksin lebih dahulu.
“Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa ketidakadilan yang sama tidak terjadi juga di negeri kita sendiri di mana akses terhadap vaksinnya ditentukan oleh kemampuan finansial untuk membeli vaksin tersebut,” tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
