Menelisik 'Panggung Belakang' Risma yang Dinilai Bikin Gerah Elit Politik
loading...
A
A
A
JAKARTA - Model kepemimpinan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terus menjadi sasaran kritik dan tak jarang bikin gerah elit politik kita. Setelah anggota DPR, Fadli Zon, baru-baru ini Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) melontarkan kritik terhadap langkah Risma . Di akun Twitter-nya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bukan tugas Mensos mewacanakan penyebab erupsi Gunung Semeru, atau ikut membungkus nasi untuk korban banjir.
Baca Juga: Gegara Cabai Rawit dan Daging Sapi, Harga Barang-Barang Jadi Ikutan Naik
Menurut HNW, karena bencana alam makin banyak dan luas, maka Mensos lebih baik segera membuat kebijakan-kebijakan yang solutif dan visioner, memperbaiki data-data bantuan sosial (bansos) agar rakyat benar-benar terbantu, dan Risma bisa husnul khatimah sebagai menteri.
Baca Juga: Pertama Kalinya Sejak Pandemi COVID-19, Hong Kong Berlakukan Lockdown
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, sebagai seorang politikus, cuitan HNW sejatinya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Apalagi sebagai wakil rakyat, dia memiliki hak untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, meskipun fungsi pengawasan di DPR sudah ada pembagian dalam alat kelengkapan dewan.
"Dalam negara demokrasi, kritik bukan sesuatu yang haram. Tapi yang menarik bukan itu. Yang menarik perhatian adalah maksud terselubung di balik kritik terhadap Risma. Sebaliknya, barang kali yang menarik juga adalah mengungkap apa motif di balik sepak terjang Risma belakangan ini," katanya saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (23/1/2021).
Menurut Karyono, justru apa yang terjadi di panggung belakang yang menjadi faktor utama munculnya polemik di antara politisi dan netizen. Bukan sepak terjang Risma yang menempuh jalan turun ke bawah atau blusukan yang menjadi persoalan, tetapi lebih pada dimensi politis, yaitu adanya premis bahwa Risma diduga memiliki agenda terselubung bakal maju di Pilkada DKI Jakarta melawan petahana Anies Baswedan.
Baca Juga: Ketua Komisi X : Kewajiban Jilbab Bagi Siswi Non-Muslim Berlebihan
Karyono melihat, ada semacam kekhawatiran figur Risma akan mendelegitimasi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan berpotensi menggerus pamor sang gubernur. Terlebih, nama Anies disebut-sebut sebagai salah satu calon presiden 2024.
Baca Juga: Gegara Cabai Rawit dan Daging Sapi, Harga Barang-Barang Jadi Ikutan Naik
Menurut HNW, karena bencana alam makin banyak dan luas, maka Mensos lebih baik segera membuat kebijakan-kebijakan yang solutif dan visioner, memperbaiki data-data bantuan sosial (bansos) agar rakyat benar-benar terbantu, dan Risma bisa husnul khatimah sebagai menteri.
Baca Juga: Pertama Kalinya Sejak Pandemi COVID-19, Hong Kong Berlakukan Lockdown
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, sebagai seorang politikus, cuitan HNW sejatinya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Apalagi sebagai wakil rakyat, dia memiliki hak untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, meskipun fungsi pengawasan di DPR sudah ada pembagian dalam alat kelengkapan dewan.
"Dalam negara demokrasi, kritik bukan sesuatu yang haram. Tapi yang menarik bukan itu. Yang menarik perhatian adalah maksud terselubung di balik kritik terhadap Risma. Sebaliknya, barang kali yang menarik juga adalah mengungkap apa motif di balik sepak terjang Risma belakangan ini," katanya saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (23/1/2021).
Menurut Karyono, justru apa yang terjadi di panggung belakang yang menjadi faktor utama munculnya polemik di antara politisi dan netizen. Bukan sepak terjang Risma yang menempuh jalan turun ke bawah atau blusukan yang menjadi persoalan, tetapi lebih pada dimensi politis, yaitu adanya premis bahwa Risma diduga memiliki agenda terselubung bakal maju di Pilkada DKI Jakarta melawan petahana Anies Baswedan.
Baca Juga: Ketua Komisi X : Kewajiban Jilbab Bagi Siswi Non-Muslim Berlebihan
Karyono melihat, ada semacam kekhawatiran figur Risma akan mendelegitimasi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan berpotensi menggerus pamor sang gubernur. Terlebih, nama Anies disebut-sebut sebagai salah satu calon presiden 2024.