Menteri PANRB Ajak ASN Setia kepada 4 Pilar Kebangsaan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Alumni Perguruan Tinggi Jawa Barat Peduli Pancasila melaksanakan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (21/1/2021). Mereka mengajukan rekomendasi untuk memberantas radikalisme di kalangan ASN , terutama pada lingkungan kampus di Jawa Barat.
(Baca juga: ASN Tak Boleh Terlibat Organisasi Terlarang, MenPANRB Bakal Terbitkan Edaran)
Budi Hermansyah juru bicara Alumni Perguruan Tinggi Jawa Barat Peduli Pancasila mengatakan, dalam kurun beberapa waktu belakangan ini banyak oknum ASN yang terpapar radikalisme.
(Baca juga: Skema Baru Gaji PNS Berlaku Mulai Kapan? Ini Penjelasan KemenPANRB)
Menanggapi hal tersebut menurutnya, Menteri PANRB sudah seyogyanya memperjelas visi dan misi organisasi serta manajemen yang berdasar pada unsur kesetiaan kepada ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila.
"Syarat kesetiaan pada ideologi NKRI adalah hal yang sangat penting bagi ASN sehingga MenPan RB mengadakan gebrakan berupa pemberlakuan regulasi yang mengikat ASN dan membuat fakta integritas bagi semua ASN untuk setia kepada 4 Pilar Kebangsaan," kata Budi didampingi Ummy Latifah yang juga Perwakilan Alumni Unpad Peduli Pancasila.
(Baca juga: Banyak 'Racun' di Pilkada Serentak, MenpanRB Ingatkan ASN Hindari Politik Uang)
Sementara itu perwakilan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni ( GAR) ITB Shinta M Hudiarto menanyakan mengenai kelanjutan penanganan kasus Din Samsudin yang laporannya sudah diserahkan ke KASN dan kasusnya saat ini dilimpahkan ke Satgas SKB 11 Menteri.
Perwakilan GAR ITB itu mengapresiasi terbitnya Perpres 7/2021 dan berharap Satgas SKB 11 Menteri bisa lebih bergerak lebih optimal dan mau bersinergi dengan perwakilan-perwakilan perguruan tinggi negeri dalam pelaksanaanya.
Para alumni tersebut berharap dengan adanya program jangka panjang dan jangka pendek melalui regulasi yang jelas dapat menangani dan membersihkan ASN dari paham radikalisme.
"Kami mengapresiasi MENPANRB yang telah menerima serta menyambut baik masukan masukan kami bahkan menyatakan akan menindaklanjuti dengan lebih mengoptimalkan peran Satgas SKB 11 Menteri," ujar Budi
"Kami juga mengapresiasi MENPANRB yang telah menerima kami dengan mengajak para pejabat terkait pembinaan terhadap ASN, yaitu yaitu Supranawa Yusuf - Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Agus Pramusinto (Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara/ KASN), Tasdik Kinanto (Wakil Ketua KASN), Rini Widyantini (Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kemen PANRB, Yoyon Tony Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Radikalisme, Teguh Widjinarko (Plt. Deputi SDM Aparatur Kemen PANRB), Jufri Rahman (Plt. Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan KEMENPANRB)," lanjut Budi.
Diakuinya, penerimaan dengan pejabat terkait secara lengkap memberikan kepercayaan kuat bagi pihaknya, bahwa Pemerintah bersungguh-sungguh dalam melawan radikalisme khususnya di lingkungan ASN.
Hadir pula para perwakilan lain Alumni PT Jawa Barat Peduli Pancasila dalam pertemuan tersebut yaitu Ummy Latifah dan M Fariza Y Irawady dari Alumni Unpad Peduli Pancasila, M. Lukman Nurhakim dari Lingkar Parahyangan, dan R. Yusep Halandi dari Alumni IKIP dan UKI untuk 4 Pilar Kebangsaan.
(Baca juga: ASN Tak Boleh Terlibat Organisasi Terlarang, MenPANRB Bakal Terbitkan Edaran)
Budi Hermansyah juru bicara Alumni Perguruan Tinggi Jawa Barat Peduli Pancasila mengatakan, dalam kurun beberapa waktu belakangan ini banyak oknum ASN yang terpapar radikalisme.
(Baca juga: Skema Baru Gaji PNS Berlaku Mulai Kapan? Ini Penjelasan KemenPANRB)
Menanggapi hal tersebut menurutnya, Menteri PANRB sudah seyogyanya memperjelas visi dan misi organisasi serta manajemen yang berdasar pada unsur kesetiaan kepada ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila.
"Syarat kesetiaan pada ideologi NKRI adalah hal yang sangat penting bagi ASN sehingga MenPan RB mengadakan gebrakan berupa pemberlakuan regulasi yang mengikat ASN dan membuat fakta integritas bagi semua ASN untuk setia kepada 4 Pilar Kebangsaan," kata Budi didampingi Ummy Latifah yang juga Perwakilan Alumni Unpad Peduli Pancasila.
(Baca juga: Banyak 'Racun' di Pilkada Serentak, MenpanRB Ingatkan ASN Hindari Politik Uang)
Sementara itu perwakilan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni ( GAR) ITB Shinta M Hudiarto menanyakan mengenai kelanjutan penanganan kasus Din Samsudin yang laporannya sudah diserahkan ke KASN dan kasusnya saat ini dilimpahkan ke Satgas SKB 11 Menteri.
Perwakilan GAR ITB itu mengapresiasi terbitnya Perpres 7/2021 dan berharap Satgas SKB 11 Menteri bisa lebih bergerak lebih optimal dan mau bersinergi dengan perwakilan-perwakilan perguruan tinggi negeri dalam pelaksanaanya.
Para alumni tersebut berharap dengan adanya program jangka panjang dan jangka pendek melalui regulasi yang jelas dapat menangani dan membersihkan ASN dari paham radikalisme.
"Kami mengapresiasi MENPANRB yang telah menerima serta menyambut baik masukan masukan kami bahkan menyatakan akan menindaklanjuti dengan lebih mengoptimalkan peran Satgas SKB 11 Menteri," ujar Budi
"Kami juga mengapresiasi MENPANRB yang telah menerima kami dengan mengajak para pejabat terkait pembinaan terhadap ASN, yaitu yaitu Supranawa Yusuf - Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Agus Pramusinto (Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara/ KASN), Tasdik Kinanto (Wakil Ketua KASN), Rini Widyantini (Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kemen PANRB, Yoyon Tony Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Radikalisme, Teguh Widjinarko (Plt. Deputi SDM Aparatur Kemen PANRB), Jufri Rahman (Plt. Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan KEMENPANRB)," lanjut Budi.
Diakuinya, penerimaan dengan pejabat terkait secara lengkap memberikan kepercayaan kuat bagi pihaknya, bahwa Pemerintah bersungguh-sungguh dalam melawan radikalisme khususnya di lingkungan ASN.
Hadir pula para perwakilan lain Alumni PT Jawa Barat Peduli Pancasila dalam pertemuan tersebut yaitu Ummy Latifah dan M Fariza Y Irawady dari Alumni Unpad Peduli Pancasila, M. Lukman Nurhakim dari Lingkar Parahyangan, dan R. Yusep Halandi dari Alumni IKIP dan UKI untuk 4 Pilar Kebangsaan.
(maf)