Menanti Sihir Joe Biden
Kamis, 21 Januari 2021 - 07:00 WIB
loading...
Joe Biden dan Kamala Harris akhirnya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Amerika Serikat setelah melewati banyak drama. (Ilustrasi: SINDONews/Wawan Bastian)
A
A
A
MATA dunia tertuju ke Washington DC, ibu kota Amerika Serikat (AS). Meskipun diwarnai beragam drama, akhirnya Presiden AS terpilih Joe Biden dilantik menjadi presiden ke-46 di Negeri Paman Sam itu. Tugas berat menanti Sleepy Joe, begitu sapaan Donal Trump saat debat Pilpres AS yang digelar November 2020 silam. Selain mengatasi pandemi korona (Covid-19) yang masih mengganas di negaranya, Biden harus memperkuat fondasi perekonomian negara adidaya itu yang hampir luluh lantak karena Covid-19.
Salah satu yang harus dilakukan adalah memulihkan hubungan dagang dengan negara-negara di luar Uni Eropa yang selama ini dikenal sebagai negara penyokong AS dalam kebijakan perekonomian dunia. Memang Joe Biden menjanjikan dana pemulihan ekonomi terbesar sepanjang sejarah AS, yakni USD1,9 triliun. Nilai itu masih ditambah sebesar USD2 triliun pada Maret mendatang plus USD900 miliar di pengujung 2019. Kebijakan ini memang mirip yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Jumlah anggaran yang besar itu berasal dari utang, lagi-lagi mirip yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Artinya guyuran triliunan dolar AS itu bukan tanpa risiko. Risiko gagal bayar akan membuat ekonomi AS suram meskipun kebijakan yang populis itu didukung oleh kalangan pengusaha AS.
Tak hanya soal kebijakan dalam negerinya saja yang dinanti dunia, kebijakan luar negeri Biden juga sangat dinantikan. Banyak negara yang berharap perang dagang antara AS dengan China yang berlangsung di era presiden Donald Trump segera usai. Namun Amerika tetaplah Amerika. Meskipun dua kubu berseteru, untuk urusan kebijakan luar negeri Amerika membawa ciri khasnya tersendiri.
Lalu apa dampak kebijakan progresif Biden bagi negara-negara berkembang? Tentu saja dampaknya belum akan terasa dalam waktu dekat. Tapi sejarah menunjukkan, negara-negara berkembang kurang beruntung apabila berhadapan dengan AS. Contohnya tuduhan antidumping, antisubsidi, atas produk biofuel dari Indonesia di era Barrack Obama sehingga hingga saat ini biofuel tidak bisa lagi diekspor ke AS karena tuduhan anti-subsidinya dimenangi AS di level domestik maupun di level organisasi perdagangan dunia (WTO).
Tak hanya itu, Indonesia pernah masuk ke dalam ”jebakan” AS di era Donald Trump tatkala status Indonesia sebagai negara berkembang dicabut dan dimasukkan ke dalam negara maju di (WTO). Perubahan status tersebut tentunya terlihat keren, tetapi yang tidak disadari kebijakan itu berpotensi memukul neraca perdagangan Indonesia.
Sebab gara-gara pencabutan status ini, Indonesia berpotensi kehilangan fasilitas generalize system of preference (GSP) berupa keringanan bea masuk. Padahal Bank Dunia mencatat nilai gross national income (GNI) Indonesia per 2018 baru mencapai USD3.840, jauh di bawah batas minimum GNI senilai USD12.235 yang akan mendapat pengecualian insentif GSP dari AS. Menurut data Bank Dunia dengan nilai itu, Indonesia belum masuk kategori negara berpendapatan atas atau negara maju.
Salah satu yang harus dilakukan adalah memulihkan hubungan dagang dengan negara-negara di luar Uni Eropa yang selama ini dikenal sebagai negara penyokong AS dalam kebijakan perekonomian dunia. Memang Joe Biden menjanjikan dana pemulihan ekonomi terbesar sepanjang sejarah AS, yakni USD1,9 triliun. Nilai itu masih ditambah sebesar USD2 triliun pada Maret mendatang plus USD900 miliar di pengujung 2019. Kebijakan ini memang mirip yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Jumlah anggaran yang besar itu berasal dari utang, lagi-lagi mirip yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Artinya guyuran triliunan dolar AS itu bukan tanpa risiko. Risiko gagal bayar akan membuat ekonomi AS suram meskipun kebijakan yang populis itu didukung oleh kalangan pengusaha AS.
Tak hanya soal kebijakan dalam negerinya saja yang dinanti dunia, kebijakan luar negeri Biden juga sangat dinantikan. Banyak negara yang berharap perang dagang antara AS dengan China yang berlangsung di era presiden Donald Trump segera usai. Namun Amerika tetaplah Amerika. Meskipun dua kubu berseteru, untuk urusan kebijakan luar negeri Amerika membawa ciri khasnya tersendiri.
Lalu apa dampak kebijakan progresif Biden bagi negara-negara berkembang? Tentu saja dampaknya belum akan terasa dalam waktu dekat. Tapi sejarah menunjukkan, negara-negara berkembang kurang beruntung apabila berhadapan dengan AS. Contohnya tuduhan antidumping, antisubsidi, atas produk biofuel dari Indonesia di era Barrack Obama sehingga hingga saat ini biofuel tidak bisa lagi diekspor ke AS karena tuduhan anti-subsidinya dimenangi AS di level domestik maupun di level organisasi perdagangan dunia (WTO).
Tak hanya itu, Indonesia pernah masuk ke dalam ”jebakan” AS di era Donald Trump tatkala status Indonesia sebagai negara berkembang dicabut dan dimasukkan ke dalam negara maju di (WTO). Perubahan status tersebut tentunya terlihat keren, tetapi yang tidak disadari kebijakan itu berpotensi memukul neraca perdagangan Indonesia.
Sebab gara-gara pencabutan status ini, Indonesia berpotensi kehilangan fasilitas generalize system of preference (GSP) berupa keringanan bea masuk. Padahal Bank Dunia mencatat nilai gross national income (GNI) Indonesia per 2018 baru mencapai USD3.840, jauh di bawah batas minimum GNI senilai USD12.235 yang akan mendapat pengecualian insentif GSP dari AS. Menurut data Bank Dunia dengan nilai itu, Indonesia belum masuk kategori negara berpendapatan atas atau negara maju.
Lihat Juga :
