Presiden Teken Inpres Percepatan Pembangunan Tiga Kawasan Perbatasan
Selasa, 19 Januari 2021 - 19:03 WIB
loading...
A
A
A
“Pada berbagai kesempatan saat meresmikan PLBN, Presiden selalu menekankan untuk daerah PLBN ini harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sekarang etalase kita relatif sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan seluruh negara tetangga kita, baik itu dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste dan sebagainya,” tutur Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews. Baca juga : Inggris Berencana Perketat Perbatasan untuk Redam Penyebaran Covid-19
Pramono mengungkapkan, terdapat 60 program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 10 kementerian/lembaga di kawasan perbatasan negara Aruk, Motaain, dan Skouw.
Sebanyak 60 program kegiatan tersebut terdiri atas 21 program kegiatan di Aruk, 20 program kegiatan di Motaian dan 19 program kegiatan di Skouw. Pramono menuturkan Presiden berharap dengan adanya Inpres ini K/L dapat mewujudkan tiga kawasan perbatasan, yakni Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diminta memberikan pengarahan dan menyelesaikan masalah yang timbul dari pelaksanaan Inpres ini, sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara keseluruhan.
“Presiden mengharapkan bahwa dalam persoalan membangun pusat perekonomian di PLBN ini bisa kita koordinasikan yang baik sehingga betul-betul apa yang menjadi harapan presiden ini bisa terwujudkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kerja bersama-sama untuk mewujudkan pertumbuhan di PLBN menjadi tanggung jawab kita bersama,” tuturnya.
Adapun 10 menteri yang mendapat Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw adalah Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan; Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Pramono mengungkapkan, terdapat 60 program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 10 kementerian/lembaga di kawasan perbatasan negara Aruk, Motaain, dan Skouw.
Sebanyak 60 program kegiatan tersebut terdiri atas 21 program kegiatan di Aruk, 20 program kegiatan di Motaian dan 19 program kegiatan di Skouw. Pramono menuturkan Presiden berharap dengan adanya Inpres ini K/L dapat mewujudkan tiga kawasan perbatasan, yakni Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diminta memberikan pengarahan dan menyelesaikan masalah yang timbul dari pelaksanaan Inpres ini, sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara keseluruhan.
“Presiden mengharapkan bahwa dalam persoalan membangun pusat perekonomian di PLBN ini bisa kita koordinasikan yang baik sehingga betul-betul apa yang menjadi harapan presiden ini bisa terwujudkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kerja bersama-sama untuk mewujudkan pertumbuhan di PLBN menjadi tanggung jawab kita bersama,” tuturnya.
Adapun 10 menteri yang mendapat Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw adalah Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan; Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Lihat Juga :
