Iuran BPJS Naik Lagi, Pengamat: Jangan Nge-Prank, Enggak Lucu
Jum'at, 15 Mei 2020 - 16:44 WIB
loading...
A
A
A
Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini menilai pemerintah terkesan arogan karena tidak menghormati putusan peradilan.
Sultan mengingatkan, tata negara Indonesia ini dibangun atas pondasi pembagian kekuasaan yang jela, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembagian ini lah yang menjadi dasar bagi masing-masing kekuasaan untuk menjalankan kewenangannya.
Dengan begitu, alumni hukum tata negara UGM ini menilai peristiwa seperti ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi sejarah hukum Indonesia ke depan.
"Seharusnya memperoleh pelayanan kesehatan itu hak dasar warga negara yang mesti difasilitasi secara gratis. Intinya negara tidak boleh berbisnis pada kebutuhan dasar rakyatnya. Eh sekarang malah dinaikan lagi. Pemerintah jangan nge-prank (mengerjai-red) lah, enggak lucu," pungkasnya. (Rakhmat)
Sultan mengingatkan, tata negara Indonesia ini dibangun atas pondasi pembagian kekuasaan yang jela, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembagian ini lah yang menjadi dasar bagi masing-masing kekuasaan untuk menjalankan kewenangannya.
Dengan begitu, alumni hukum tata negara UGM ini menilai peristiwa seperti ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi sejarah hukum Indonesia ke depan.
"Seharusnya memperoleh pelayanan kesehatan itu hak dasar warga negara yang mesti difasilitasi secara gratis. Intinya negara tidak boleh berbisnis pada kebutuhan dasar rakyatnya. Eh sekarang malah dinaikan lagi. Pemerintah jangan nge-prank (mengerjai-red) lah, enggak lucu," pungkasnya. (Rakhmat)
(dam)
Lihat Juga :
