Bandara Soetta Membludak, Kemenhub Diminta Evaluasi Kebijakan
loading...
Penumpang pesawat sempat membludak di Terminal 2 Bandara Internasional Soetta, Kamis 14 Mei 2020. Antrean itu terjadi di posko pemeriksaan dokumen. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Penumpang pesawat sempat membludak di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Kamis 14 Mei 2020. Antrean penumpang pesawat itu terjadi di posko pemeriksaan dokumen perjalanan sekira pukul 04.00 WIB kemarin.
(Baca juga: Soetta Dipadati Penumpang, DPR Minta Protokol Corona Jangan Formalitas)
Terkait hal tersebut, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi kebijakan yang mengizinkan semua moda transportasi, termasuk pesawat beroperasi kembali sejak Kamis 7 Mei 2020.
"Kami sebagai pimpinan komisi V menyarankan untuk diadakan evaluasi kebijakan ini dengan melihat kesiapan petugas di lapangan dalam pelaksanaannya," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR, Nurhayati Monoarfa kepada SINDOnews, Jumat (15/5/2020).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, Kemenhub harus membuat indikator keberhasilan atas kebijakan tersebut. "Apabila terjadi kenaikan signifikan terhadap orang yang terpapar corona sejak diberlakukannya kembali transportasi darat, laut, udara artinya kebijakan ini dianggap gagal atau tidak sesuai dari tujuannya," katanya.
Menurut dia, seharusnya calon penumpang pesawat bisa memasukkan persyaratan secara online beberapa hari sebelum penerbangan.
"Sehingga pada saat check in sudah bisa langsung diproses. Apabila ada kekurangan diminta untuk melengkapi sebelum ke bandara melalui online," kata Istri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa ini.
Selain itu, Komisi V DPR juga mendesak pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban pihak PT Angkasa Pura II atas kejadian membludaknya penumpang pesawat di Terminal 2 Bandara Soetta kemarin.
"Dikarenakan kelalaian petugas yang tidak mengatur jaga jarak dan tidak membuka banyak gate begitu pun tempat cek in dalam mengantisipasi kerumunan," tuturnya.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk mengawasi penjualan tiket pesawat yang dijual operator, sehingga aturan 50% penumpang tidak dilanggar oleh airlines.
"Saya sudah berkomunikasi dengan dirjen perhubungan udara untuk mengatur jadwal penerbangan agar tidak menumpuk di satu waktu tapi bisa dibagi agar penumpang tidak menumpuk di bandara," pungkasnya.
(Baca juga: Soetta Dipadati Penumpang, DPR Minta Protokol Corona Jangan Formalitas)
Terkait hal tersebut, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi kebijakan yang mengizinkan semua moda transportasi, termasuk pesawat beroperasi kembali sejak Kamis 7 Mei 2020.
"Kami sebagai pimpinan komisi V menyarankan untuk diadakan evaluasi kebijakan ini dengan melihat kesiapan petugas di lapangan dalam pelaksanaannya," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR, Nurhayati Monoarfa kepada SINDOnews, Jumat (15/5/2020).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, Kemenhub harus membuat indikator keberhasilan atas kebijakan tersebut. "Apabila terjadi kenaikan signifikan terhadap orang yang terpapar corona sejak diberlakukannya kembali transportasi darat, laut, udara artinya kebijakan ini dianggap gagal atau tidak sesuai dari tujuannya," katanya.
Menurut dia, seharusnya calon penumpang pesawat bisa memasukkan persyaratan secara online beberapa hari sebelum penerbangan.
"Sehingga pada saat check in sudah bisa langsung diproses. Apabila ada kekurangan diminta untuk melengkapi sebelum ke bandara melalui online," kata Istri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa ini.
Selain itu, Komisi V DPR juga mendesak pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban pihak PT Angkasa Pura II atas kejadian membludaknya penumpang pesawat di Terminal 2 Bandara Soetta kemarin.
"Dikarenakan kelalaian petugas yang tidak mengatur jaga jarak dan tidak membuka banyak gate begitu pun tempat cek in dalam mengantisipasi kerumunan," tuturnya.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk mengawasi penjualan tiket pesawat yang dijual operator, sehingga aturan 50% penumpang tidak dilanggar oleh airlines.
"Saya sudah berkomunikasi dengan dirjen perhubungan udara untuk mengatur jadwal penerbangan agar tidak menumpuk di satu waktu tapi bisa dibagi agar penumpang tidak menumpuk di bandara," pungkasnya.
(maf)
Explore More