Listyo Sigit Prabowo Calon Kapolri, Bukti Indonesia Bukan Negara Agama

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengusulkan calon tunggal Kapolri yakni Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo kepada DPR pada hari ini, Rabu (13/1/2021).

Baca Juga: Pesan PBNU ke Komjen Listyo Sigit: Jangan Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memenuhi syarat strategis sebagai Bhayangkara 1 menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. ”Sikap rendah hati dan pandai mendengar akan banyak bermanfaat dalam melaksanakan tugasnya sebagai TB1. Masalahnya hanya masih panjang pensiunnya. Tapi ini tak jadi soal bila pandai merangkul senior maupun juniornya,” ujarnya, Rabu (13/1/2021). (Baca juga: Listyo Sigit Prabowo Calon Kapolri, Mensesneg Berharap Uji Kelayakan Lebih Cepat dari Target)

Mantan anggota Komisi I DPR ini juga menganggap terpilihnya Listyo Sigit Prabowo yang beragama Nasrani ini juga bagus di mata dunia internasional bahwa Indonesia bukanlah negara agama. ”Indonesia dengan Kebhinekaan Tunggal Ika-nya serta toleransi yang tinggi memiliki Kapolri yang justru bukan dari agama mayoritas,” ucap perempuan yang akrab disapa Nuning ini kepada SINDOnews. (Baca juga: Calon Kapolri Tunggal , Ini Deretan Kasus Besar yang Diungkap Listyo Sigit Prabowo)

Selain hal-hal di atas, kata Nuning, tentu saja calon Kapolri harus professional, mengikuti tren kejahatan atau gangguan keamanan, dan memahami hukum serta regulasi. Apalagi, kejahatan dan gangguan keamanan kian hari kian canggih dan terus dimodifikasi, termasuk kejahatan jalanan. ”Kapolri harus mengikuti perkembangan ini. Syarat berikutnya, dia tidak berpolitik tapi paham perkembangan politik,” katanya. (Baca juga: Listyo Sigit Prabowo Calon Kapolri Pilihan Jokowi)

Calon Kapolri harus sosok yang cepat tanggap terhadap fenomena yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Terutama, kelompok-kelompok baik kanan maupun kiri yang ingin mengganti ideologi dan bentuk negara. ”Yang utama memahami ancaman keamanan dalam negeri serta efeknya hingga luar negri, memahami lingkungan strategis teritorial seperti bahaya terorisme, radikalisme, narkoba, kejahatan jalanan/kriminalitas dan memiliki pengetahuan cukup mekanisme dan strategi penanggulangannya sehingga mampu menghadapi ancaman faktual dan potensial,” kata Nuning.

(Baca juga: Pakistan Pamer Kemampuan Tempur, Hendak Gentarkan India



Baca Juga: Listyo Sigit Prabowo Harus Jadikan Polri Makin Dicintai Masyarakat

Sedangkan kualitas di bidang komunikasi, sambung Nuning, sangat ditentukan dari kemampuannya dalam menggunakan bahasa-bahasa internasional. Termasuk memiliki pengetahuan yang baik akan sosial budaya masyarakat setempat. Karenanya, sangat disarankan memiliki pengetahuan sosiologi yang cukup. Selain itu, seiring dengan perkembangan internet of things (IoT), prioritas berikutnya adalah memperkuat keamanan siber (cyber security). Saat ini, kasus peretasan ke infrastruktur sudah sangat kritis, termasuk pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber.