Subsidi Pupuk Rp33 T Tak Maksimal, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi

Kedua, subsidi harga dengan mekanisme pemberian subsidi di hilir guna menjaga harga agar menguntungkan petani. Selain itu, pemerintah juga diharapkan melakukan kajian mengenai penerapan penyaluran pupuk bersubsidi melalui BUMDes sebagai alternatif penyaluran pupuk bersubsidi.

"Produktivitas pertanian tidak bisa diukur dari soal pupuk saja. Kita mesti mengevaluasi secara keseluruhan. Seperti berkurangnya lahan pertanian, hama, musim, benih dan teknologi. Dibutuhkan kebijakan yang kuat untuk katahanan pangan dan menaikan kesejahteraan petani,” tandas Idham.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mempertanyakan hasil dari subsidi pupuk yang besar. Dia menyebut subsidi pupuk sudah mencapai Rp33 triliun.

“Pupuk. Saya jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? Rp33 triliun setiap tahun. Return-nya apa? Kembaliannya apa? Apakah produksi melompat naik? Rp33 triliun. Saya tanya kembaliannya apa? lima tahun berapa? 10 tahun berapa triliun? Kalau 10 tahun sudah Rp330 triliun,” katanya saat membuka rapat kerja nasional pembangunan pertanian di Istana Negara, Senin 11 Januari 2021.

Menurut dia, subsidi pupuk jumlahnya sudah sangat besar. Dengan begitu, perlu ada evaluasi khusus jika ada dampak apa pun di sektor pertanian.