Subsidi Pupuk Rp33 T Tak Maksimal, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi
Rabu, 13 Januari 2021 - 13:46 WIB
loading...
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani (DKN Gerbang Tani) Idham Arsyad. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani (DKN Gerbang Tani) Idham Arsyad menilai penerapan Program Kartu Tani yang tidak berjalan maksimal harus dievaluasi.
Idham menyatakan itu merespons kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait efektivitas subsidi pupuk sehingga produktivitas pertanian rendah. Jokowi mempertanyakan hasil dari subsidi pupuk yang mencapai Rp33 triliun.
Menurut Idham, di beberapa kasus seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh, pupuk bersubsidi tidak cukup tersedia di pasar. “Kita menduga ada permainan yang menyebabkan pupuk subsidi tidak tersedia. Padahal petani hanya bisa belanja menggunakan Kartu Tani sementara banyak petani yang belum memiliki Kartu Tani,” kata Idham Arsyad dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).
Dia berpendapat buruknya tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi sampai ini tidak dievaluasi dan disentuh. Padahal ini menjadi salah satu pokok masalah serapan pupuk tidak terpenuhi sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas.(Baca juga: Presiden Tunjuk Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Ini Kata Kompolnas )
Karena itu, Idham mendorong Kementerian Pertanian untuk memastikan kesiapan seluruh sarana pendukung program Kartu Tani dan meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penundaan pelaksanaan Kartu Tani apabila sarana pendukungnya dinilai belum siap.
"Banyak informasi yang didapat Gerbang Tani bahwa penggunaan Kartu Tani yang diperoleh dari berbagai daerah hingga Januari 2021, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya," katanya.
Dia mencontohkan di Blora, Jawa Tengah, petani yang sudah mendapatkan Kartu Tani namun masih kesulitan mendapatkan pupuk. Kasus serupa juga dialami petani di Bantul. Bahkan di DIY, terdapat 27.000 Kartu Tani ditolak akibat salah input NIK.
"Pemerintah daerah juga sering kali kalah, belum memiliki kebijakan yang tegas terkait distribusi pupuk bersubsidi," katanya. (Baca juga: Jokowi Ucapkan Terima Kasih ke Abdul Muthalib Dokter Penyuntik Vaksinnya )
Hal lainnya adalah terkait kenaikan Harga Eceran tertinggi (HET), juga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang belum ter-cover pupuk bersubsidi.
Karena itu, Gerbang Tani memberikan kajian terhadap alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi, yakni subsidi langsung dengan mekanisme langsung masuk ke rekening petani.
Kedua, subsidi harga dengan mekanisme pemberian subsidi di hilir guna menjaga harga agar menguntungkan petani. Selain itu, pemerintah juga diharapkan melakukan kajian mengenai penerapan penyaluran pupuk bersubsidi melalui BUMDes sebagai alternatif penyaluran pupuk bersubsidi.
"Produktivitas pertanian tidak bisa diukur dari soal pupuk saja. Kita mesti mengevaluasi secara keseluruhan. Seperti berkurangnya lahan pertanian, hama, musim, benih dan teknologi. Dibutuhkan kebijakan yang kuat untuk katahanan pangan dan menaikan kesejahteraan petani,” tandas Idham.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mempertanyakan hasil dari subsidi pupuk yang besar. Dia menyebut subsidi pupuk sudah mencapai Rp33 triliun.
“Pupuk. Saya jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? Rp33 triliun setiap tahun. Return-nya apa? Kembaliannya apa? Apakah produksi melompat naik? Rp33 triliun. Saya tanya kembaliannya apa? lima tahun berapa? 10 tahun berapa triliun? Kalau 10 tahun sudah Rp330 triliun,” katanya saat membuka rapat kerja nasional pembangunan pertanian di Istana Negara, Senin 11 Januari 2021.
Menurut dia, subsidi pupuk jumlahnya sudah sangat besar. Dengan begitu, perlu ada evaluasi khusus jika ada dampak apa pun di sektor pertanian.
Idham menyatakan itu merespons kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait efektivitas subsidi pupuk sehingga produktivitas pertanian rendah. Jokowi mempertanyakan hasil dari subsidi pupuk yang mencapai Rp33 triliun.
Menurut Idham, di beberapa kasus seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh, pupuk bersubsidi tidak cukup tersedia di pasar. “Kita menduga ada permainan yang menyebabkan pupuk subsidi tidak tersedia. Padahal petani hanya bisa belanja menggunakan Kartu Tani sementara banyak petani yang belum memiliki Kartu Tani,” kata Idham Arsyad dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).
Dia berpendapat buruknya tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi sampai ini tidak dievaluasi dan disentuh. Padahal ini menjadi salah satu pokok masalah serapan pupuk tidak terpenuhi sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas.(Baca juga: Presiden Tunjuk Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Ini Kata Kompolnas )
Karena itu, Idham mendorong Kementerian Pertanian untuk memastikan kesiapan seluruh sarana pendukung program Kartu Tani dan meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penundaan pelaksanaan Kartu Tani apabila sarana pendukungnya dinilai belum siap.
"Banyak informasi yang didapat Gerbang Tani bahwa penggunaan Kartu Tani yang diperoleh dari berbagai daerah hingga Januari 2021, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya," katanya.
Dia mencontohkan di Blora, Jawa Tengah, petani yang sudah mendapatkan Kartu Tani namun masih kesulitan mendapatkan pupuk. Kasus serupa juga dialami petani di Bantul. Bahkan di DIY, terdapat 27.000 Kartu Tani ditolak akibat salah input NIK.
"Pemerintah daerah juga sering kali kalah, belum memiliki kebijakan yang tegas terkait distribusi pupuk bersubsidi," katanya. (Baca juga: Jokowi Ucapkan Terima Kasih ke Abdul Muthalib Dokter Penyuntik Vaksinnya )
Hal lainnya adalah terkait kenaikan Harga Eceran tertinggi (HET), juga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang belum ter-cover pupuk bersubsidi.
Karena itu, Gerbang Tani memberikan kajian terhadap alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi, yakni subsidi langsung dengan mekanisme langsung masuk ke rekening petani.
Kedua, subsidi harga dengan mekanisme pemberian subsidi di hilir guna menjaga harga agar menguntungkan petani. Selain itu, pemerintah juga diharapkan melakukan kajian mengenai penerapan penyaluran pupuk bersubsidi melalui BUMDes sebagai alternatif penyaluran pupuk bersubsidi.
"Produktivitas pertanian tidak bisa diukur dari soal pupuk saja. Kita mesti mengevaluasi secara keseluruhan. Seperti berkurangnya lahan pertanian, hama, musim, benih dan teknologi. Dibutuhkan kebijakan yang kuat untuk katahanan pangan dan menaikan kesejahteraan petani,” tandas Idham.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mempertanyakan hasil dari subsidi pupuk yang besar. Dia menyebut subsidi pupuk sudah mencapai Rp33 triliun.
“Pupuk. Saya jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? Rp33 triliun setiap tahun. Return-nya apa? Kembaliannya apa? Apakah produksi melompat naik? Rp33 triliun. Saya tanya kembaliannya apa? lima tahun berapa? 10 tahun berapa triliun? Kalau 10 tahun sudah Rp330 triliun,” katanya saat membuka rapat kerja nasional pembangunan pertanian di Istana Negara, Senin 11 Januari 2021.
Menurut dia, subsidi pupuk jumlahnya sudah sangat besar. Dengan begitu, perlu ada evaluasi khusus jika ada dampak apa pun di sektor pertanian.
(dam)
Lihat Juga :
