Lewat Big Data dari Desa, Pembangunan Berkelanjutan Bisa Berjalan Baik
Selasa, 12 Januari 2021 - 14:33 WIB
loading...
Pemulihan atau recovery ekonomi dipercaya akan mampu terwujud secara baik dan tepat apabila dilakukan awal dari perbaikan data desa. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemulihan atau recovery ekonomi dipercaya mampu terwujud secara baik dan tepat apabila dilakukan awal dari perbaikan data desa. Melaluisistem "big data" yang dimulai dari desa dinilai dapat menuntaskan segala persoalan saat ini.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama PT Geosindo, Rheza Wahyu Anjaya. "Perbaikan data desa dapat terlaksana jika administrasinya tuntas. Data Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dari 74.957, baru ada sekitar 700 yang sudah ada administrasi Peraturan Bupati," katanya,Senin (11/1/2020).
Dengan demikian, kata dia, baru 1% desa yang ada dari keseluruhan sesuai harapan Presiden Jokowi agar UU Cipta Kerja berdampak positif terhadap kemudahan izin usaha dan investasi.
"Tanpa penyelesaian administrasi desa lebih dulu, tidak akan terealisasi optimal. Tanpa batas definitif bakal menimbulkan polemik baru konflik horizontal, apalagi yang berkaitan dengan sumber daya alam," lanjut Rheza.(Baca juga: Risma Diharapkan Bisa Benahi One Single Big Data Bansos Warga Miskin )
Rezha juga menjelaskan mengenai penggunaan dana desa yang seharusnya sudah maksimal digunakan sebagai prioritas pada tahun 2021 sesuai Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Permendesa Nomor 13 Tahun 2020.
"Peraturan tersebut sesuai dengan model pembangunan nasional berkelanjutan. Lalu, dana desa tahun anggaran 2021 yang diprioritaskan itu adalah untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan. Desa yang mengukur seluruh aspek pembangunan,” tuturnya. (Baca juga: Kemenpora Gandeng Telkom, Bagun Big Data Atlet Indonesia )
Untuk itu, kata Rheza, pihaknya siap untuk bersinergi membantu pemerintah mempercepat pengerjaan penegasan batas desa karena hal ini memerlukan kerja sama seluruh unsur pemerintah serta swasta karena banyaknya jumlah desa.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyarankan Presiden Jokowi agar segera mengelola data desa dengan akurat sehingga program kerja pemerintah lebih baik lagi ke depan serta tepat sasaran.
Dia mengatakan, situasi pandemi Covid-19 harus menjadi momentum memulai pembangunan dari desa dengan pendataan presisi dan akurat.
Megawati menjelaskan, program pembangunan akan tepat guna, sasaran, akuntabel dan transparan bila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama PT Geosindo, Rheza Wahyu Anjaya. "Perbaikan data desa dapat terlaksana jika administrasinya tuntas. Data Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dari 74.957, baru ada sekitar 700 yang sudah ada administrasi Peraturan Bupati," katanya,Senin (11/1/2020).
Dengan demikian, kata dia, baru 1% desa yang ada dari keseluruhan sesuai harapan Presiden Jokowi agar UU Cipta Kerja berdampak positif terhadap kemudahan izin usaha dan investasi.
"Tanpa penyelesaian administrasi desa lebih dulu, tidak akan terealisasi optimal. Tanpa batas definitif bakal menimbulkan polemik baru konflik horizontal, apalagi yang berkaitan dengan sumber daya alam," lanjut Rheza.(Baca juga: Risma Diharapkan Bisa Benahi One Single Big Data Bansos Warga Miskin )
Rezha juga menjelaskan mengenai penggunaan dana desa yang seharusnya sudah maksimal digunakan sebagai prioritas pada tahun 2021 sesuai Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Permendesa Nomor 13 Tahun 2020.
"Peraturan tersebut sesuai dengan model pembangunan nasional berkelanjutan. Lalu, dana desa tahun anggaran 2021 yang diprioritaskan itu adalah untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan. Desa yang mengukur seluruh aspek pembangunan,” tuturnya. (Baca juga: Kemenpora Gandeng Telkom, Bagun Big Data Atlet Indonesia )
Untuk itu, kata Rheza, pihaknya siap untuk bersinergi membantu pemerintah mempercepat pengerjaan penegasan batas desa karena hal ini memerlukan kerja sama seluruh unsur pemerintah serta swasta karena banyaknya jumlah desa.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyarankan Presiden Jokowi agar segera mengelola data desa dengan akurat sehingga program kerja pemerintah lebih baik lagi ke depan serta tepat sasaran.
Dia mengatakan, situasi pandemi Covid-19 harus menjadi momentum memulai pembangunan dari desa dengan pendataan presisi dan akurat.
Megawati menjelaskan, program pembangunan akan tepat guna, sasaran, akuntabel dan transparan bila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.
(dam)
