Mardani PKS: Amat Disayangkan Efikasi Vaksin Sinovac Hanya 65%
Selasa, 12 Januari 2021 - 10:10 WIB
loading...
Politikus PKS Mardani Ali Sera. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyayangkan efikasi vaksin Sinovac yang hanya 65,3 persen. Diketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan efikasi vaksin besutan Sinovac 65,3 persen dan memberikan izin penggunaan darurat.
"Bismillah, Presiden @jokowi menurut rencana menjadi org pertama yg divaksin pada 13 Januari mendatang. Pertama amat disayangkan efikasi vaksin sinovac hanya 65% yg seharusnya minimal 80%," demikian dikutip dari akun Twitter @MardaniAliSera, Selasa (12/1/2021).
Mardani mengatakan, seharusnya efikasinya minimal 80 persen. Standar World Health Organization (WHO) menyebutkan efikasinya harus lebih dari 50 persen. Di luar itu, Mardani meminta pemerintah menyiapkan beberapa hal terkait proses vaksinasi. Pertama, mekanisme distribusi. "Pemerintah perlu menjamin tersediannya petugas yang sudah terlatih. Kemudian, manajemen yang baik, rinci, dan terjamin rantai dinginnya (chold chain) yang menjangkau pelosok negeri," ujarnya.
(Baca juga: Khasiat Vaksin Sinovac Capai 65% )
Dia mempertanyakan apakah stok vaksin yang ada saat ini mampu mencapai kekebalan imunitas. Hal ini terkait perlindungan untuk individu dalam populasi. "Dengan begitu orang yang tidak memperoleh vaksin karena alasan tertentu bisa terlindungi dari infeksi yang dihasilkan Covid-19 . Idealnya, 70 persen atau 182 juta penduduk," tuturnya.
PKS mengingatkan agar pemerintah segera memberikan pemahaman kepada kelompok yang akan mendapatkan vaksinasi. Mardani menyebut selama ini pola komunikasi pemerintah kerap bermasalah.
(Baca juga: Nyeri Punggung Jadi Gejala COVID-19, Benarkah? ).
"Sudahkah pemerintah mempersiapkannya? Terkait akseptabilitas masyarakat. WHO melalui publikasi (November 2020), menyebut perlunya pendekatan integrative kepada masyarakat," tegas lulusan Universitas Indonesia (UI) itu.
Pemerintah harus mengendalikan infodemik yang beredar di media sosial (medsos). Penanganan misinformasi yang terjadi di masyarakat harus dilakukan secara bijak.
Saat ini banyak informasi mengenai vaksin Covid-19 dari sumber yang kurang kredibel dan beredar di masyarakat. Imbasnya, masyarakat kurang yakin dengan keamanan vaksin.
(Baca juga: Dapat Izin Pakai, Rusia Siap Kirim Vaksin Covid-19 ke Palestina ).
Mardani menyatakan, hal tersebut terungkap dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2020. Dalam survei itu disebutkan 56 persen masyarakat percaya, 23 persen tidak percaya, dan 21 persen tidak punya sikap.
Dia mengingatkan efektivitas vaksin di lapangan sangat ditentukan penerimaan masyarakat. "Publik memerlukan sarana komunikasi yang interaktif dan terbuka. Jika penerimaannya baik, Insya Allah akan ikut meningkatkan cakupan vaksinasi dan mendorong tercapainya kekebalan kelompok," pungkasnya.
"Bismillah, Presiden @jokowi menurut rencana menjadi org pertama yg divaksin pada 13 Januari mendatang. Pertama amat disayangkan efikasi vaksin sinovac hanya 65% yg seharusnya minimal 80%," demikian dikutip dari akun Twitter @MardaniAliSera, Selasa (12/1/2021).
Mardani mengatakan, seharusnya efikasinya minimal 80 persen. Standar World Health Organization (WHO) menyebutkan efikasinya harus lebih dari 50 persen. Di luar itu, Mardani meminta pemerintah menyiapkan beberapa hal terkait proses vaksinasi. Pertama, mekanisme distribusi. "Pemerintah perlu menjamin tersediannya petugas yang sudah terlatih. Kemudian, manajemen yang baik, rinci, dan terjamin rantai dinginnya (chold chain) yang menjangkau pelosok negeri," ujarnya.
(Baca juga: Khasiat Vaksin Sinovac Capai 65% )
Dia mempertanyakan apakah stok vaksin yang ada saat ini mampu mencapai kekebalan imunitas. Hal ini terkait perlindungan untuk individu dalam populasi. "Dengan begitu orang yang tidak memperoleh vaksin karena alasan tertentu bisa terlindungi dari infeksi yang dihasilkan Covid-19 . Idealnya, 70 persen atau 182 juta penduduk," tuturnya.
PKS mengingatkan agar pemerintah segera memberikan pemahaman kepada kelompok yang akan mendapatkan vaksinasi. Mardani menyebut selama ini pola komunikasi pemerintah kerap bermasalah.
(Baca juga: Nyeri Punggung Jadi Gejala COVID-19, Benarkah? ).
"Sudahkah pemerintah mempersiapkannya? Terkait akseptabilitas masyarakat. WHO melalui publikasi (November 2020), menyebut perlunya pendekatan integrative kepada masyarakat," tegas lulusan Universitas Indonesia (UI) itu.
Pemerintah harus mengendalikan infodemik yang beredar di media sosial (medsos). Penanganan misinformasi yang terjadi di masyarakat harus dilakukan secara bijak.
Saat ini banyak informasi mengenai vaksin Covid-19 dari sumber yang kurang kredibel dan beredar di masyarakat. Imbasnya, masyarakat kurang yakin dengan keamanan vaksin.
(Baca juga: Dapat Izin Pakai, Rusia Siap Kirim Vaksin Covid-19 ke Palestina ).
Mardani menyatakan, hal tersebut terungkap dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2020. Dalam survei itu disebutkan 56 persen masyarakat percaya, 23 persen tidak percaya, dan 21 persen tidak punya sikap.
Dia mengingatkan efektivitas vaksin di lapangan sangat ditentukan penerimaan masyarakat. "Publik memerlukan sarana komunikasi yang interaktif dan terbuka. Jika penerimaannya baik, Insya Allah akan ikut meningkatkan cakupan vaksinasi dan mendorong tercapainya kekebalan kelompok," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
