Antisipasi Korupsi, Subsidi Pupuk Sebaiknya Langsung ke Petani
Senin, 11 Januari 2021 - 14:36 WIB
loading...
Imanuel Ebenezer mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpunnya, penyaluran subsidi selalu bermasalah dan berulang kali diperiksa KPK, polisi dan kejaksaan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dihimpunnya, penyaluran subsidi pupuk selalu bermasalah dan berulang kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi dan kejaksaan.
(Baca juga: Jokowi Minta Subsidi Pupuk yang Mencapai Ratusan Triliun Dievaluasi)
"Bahkan Direksi PT Pupuk Indonesia pernah OTK KPK. Begitu juga di banyak daerah ada saja pejabat yang bertanggung jawab soal pupuk yang terjerat hukum," ujar pria yang akrab disapa Noel, Senin (11/1/2021).
(Baca juga: Produk Pestisida dan Pupuk Ramah Lingkungan Disiapkan Nara Kupu Village)
Karena itu, kata Noel, Direksi Pupuk Indonesia wajib diganti. Dia yang juga sebagai Aktivis 98 ini menilai selama manajemen pupuk Indonesia masih dikuasai kekuatan lama, maka subsidi pupuk akan terus bermasalah.
(Baca juga: Upaya Menuju Korporasi Kelas Dunia, Pupuk Indonesia Terapkan Sentralisasi)
Noel menilai skema penyaluran pupuk harus dirombak agar tepat sasaran. Pasalnya, panjangnya distribusi pupuk diyakini membuka ruang kebocoran serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
(Baca juga: Jokowi Minta Subsidi Pupuk yang Mencapai Ratusan Triliun Dievaluasi)
"Bahkan Direksi PT Pupuk Indonesia pernah OTK KPK. Begitu juga di banyak daerah ada saja pejabat yang bertanggung jawab soal pupuk yang terjerat hukum," ujar pria yang akrab disapa Noel, Senin (11/1/2021).
(Baca juga: Produk Pestisida dan Pupuk Ramah Lingkungan Disiapkan Nara Kupu Village)
Karena itu, kata Noel, Direksi Pupuk Indonesia wajib diganti. Dia yang juga sebagai Aktivis 98 ini menilai selama manajemen pupuk Indonesia masih dikuasai kekuatan lama, maka subsidi pupuk akan terus bermasalah.
(Baca juga: Upaya Menuju Korporasi Kelas Dunia, Pupuk Indonesia Terapkan Sentralisasi)
Noel menilai skema penyaluran pupuk harus dirombak agar tepat sasaran. Pasalnya, panjangnya distribusi pupuk diyakini membuka ruang kebocoran serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Lihat Juga :
