Ungkap Penyebab Disiplin Prokes Menurun, Mendagri: Mungkin Karena Jenuh
loading...
Mendagri Tito Karnavian mengatakan salah satu yang menyebabkan disiplin protokol kesehatan (Prokes) menurun adalah kejenuhan.Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan salah satu yang menyebabkan disiplin protokol kesehatan (Prokes) menurun adalah kejenuhan. Dalam hal ini baik dari sisi masyarakat maupun aparat di lapangan.
“Pertama masyarakat mungkin take it for granted. Mungkin karena jenuh ya, berkepanjangan. Padahal seluruh dunia melakukan hal yang sama. Kedua melihat terjadi pelonggaran-pelonggaran akhirnya jadi ikut-ikutan longgar juga, Lalai. Ketiga juga saya kira petugas juga mungkin ya ada titiknya juga dia jenuh,” ungkapnya di Kantor Kemendagri, Jumat (8/1/2021). (Baca juga: PSBB Jawa-Bali Bisa Tekan Kasus Covid-19, asal...)
Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan pembatasan untuk menggenjot disiplin terhadap prokes. “Makanya (kejenuhan itu) dibangunkan lagi dengan adanya rapat bersama. Kemudian dikeluarkan secara formal instruksi mendagri. Sekali lagi, instruksi mendagri bukan didasarkan keputusan saya sendiri. iIu adalah sarana formalnya. Ini adalah hasil rapat tiga menko,” ungkapnya. (Baca juga: Pemerintah Tak Gunakan Istilah PSBB, Ini Alasannya)
Lebih lanjut Tito mengingatkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan bisa berujung pada sanksi. ”Kalau kerumunan besar lain-lain yang melanggar UU Penyakit Menular oleh Polri bisa dipidana. Kalau seandainya melanggar pelanggaran lain yang diatur perda atau perkada itu penegakannya bisa dari Polri dan Satpol PP,” pungkasnya.
“Pertama masyarakat mungkin take it for granted. Mungkin karena jenuh ya, berkepanjangan. Padahal seluruh dunia melakukan hal yang sama. Kedua melihat terjadi pelonggaran-pelonggaran akhirnya jadi ikut-ikutan longgar juga, Lalai. Ketiga juga saya kira petugas juga mungkin ya ada titiknya juga dia jenuh,” ungkapnya di Kantor Kemendagri, Jumat (8/1/2021). (Baca juga: PSBB Jawa-Bali Bisa Tekan Kasus Covid-19, asal...)
Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan pembatasan untuk menggenjot disiplin terhadap prokes. “Makanya (kejenuhan itu) dibangunkan lagi dengan adanya rapat bersama. Kemudian dikeluarkan secara formal instruksi mendagri. Sekali lagi, instruksi mendagri bukan didasarkan keputusan saya sendiri. iIu adalah sarana formalnya. Ini adalah hasil rapat tiga menko,” ungkapnya. (Baca juga: Pemerintah Tak Gunakan Istilah PSBB, Ini Alasannya)
Lebih lanjut Tito mengingatkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan bisa berujung pada sanksi. ”Kalau kerumunan besar lain-lain yang melanggar UU Penyakit Menular oleh Polri bisa dipidana. Kalau seandainya melanggar pelanggaran lain yang diatur perda atau perkada itu penegakannya bisa dari Polri dan Satpol PP,” pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
