Masyarakat Butuh Kapolri yang Paham Demokrasi
Jum'at, 08 Januari 2021 - 10:02 WIB
loading...
Sekretaris Pilnet Indonesia Erwin Natosmal Oemar mengatakan masyarakat membutuhkan sosok kapolri yang memahami demokrasi seperti Hoegeng di era Soekarno. Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jenderal Idham Azis telah melayangkan surat pemberitahuan masa pensiunnya sebagai kapolri pada Februari 2021 kepada Presiden Jokowi. Namun Idham tak menyampaikan siapa sosok yang bakal melanjutkan kepemimpinannya di Korps Bhayangkara.
Desas desus soal nama calon Kapolri pun sudah beredar di telinga masyarakat. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli.
(Baca: Jokowi Sudah Pilih Satu Calon Kapolri, Para Jenderal Polisi Tak Usah Lobi-lobi)
Lalu dibutuhkan figur calon Kapolri yang seperti apa jika melihat kondisi hari ini? Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar pun ikut mengungkapkan kriterianya.
"Dari sisi masyarakat, kita butuh Kapolri yang komunikatif dan memahami perkembangan pengetahuan, demokrasi , dan prinsip-prinsip negara hukum yang menitikberatkan pada komunikasi dan persuasif sebagaimana yang dicontohkan Jenderal Hoegeng (kapolri era Presiden Soekarno)," tutur Erwin saat dihubungi SINDOnews, Jumat (8/1/2021).
Desas desus soal nama calon Kapolri pun sudah beredar di telinga masyarakat. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli.
(Baca: Jokowi Sudah Pilih Satu Calon Kapolri, Para Jenderal Polisi Tak Usah Lobi-lobi)
Lalu dibutuhkan figur calon Kapolri yang seperti apa jika melihat kondisi hari ini? Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar pun ikut mengungkapkan kriterianya.
"Dari sisi masyarakat, kita butuh Kapolri yang komunikatif dan memahami perkembangan pengetahuan, demokrasi , dan prinsip-prinsip negara hukum yang menitikberatkan pada komunikasi dan persuasif sebagaimana yang dicontohkan Jenderal Hoegeng (kapolri era Presiden Soekarno)," tutur Erwin saat dihubungi SINDOnews, Jumat (8/1/2021).
Lihat Juga :
