Masyarakat Butuh Kapolri yang Paham Demokrasi

JAKARTA - Jenderal Idham Azis telah melayangkan surat pemberitahuan masa pensiunnya sebagai kapolri pada Februari 2021 kepada Presiden Jokowi. Namun Idham tak menyampaikan siapa sosok yang bakal melanjutkan kepemimpinannya di Korps Bhayangkara.

Desas desus soal nama calon Kapolri pun sudah beredar di telinga masyarakat. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli.

(Baca: Jokowi Sudah Pilih Satu Calon Kapolri, Para Jenderal Polisi Tak Usah Lobi-lobi)

Lalu dibutuhkan figur calon Kapolri yang seperti apa jika melihat kondisi hari ini? Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar pun ikut mengungkapkan kriterianya.

"Dari sisi masyarakat, kita butuh Kapolri yang komunikatif dan memahami perkembangan pengetahuan, demokrasi , dan prinsip-prinsip negara hukum yang menitikberatkan pada komunikasi dan persuasif sebagaimana yang dicontohkan Jenderal Hoegeng (kapolri era Presiden Soekarno)," tutur Erwin saat dihubungi SINDOnews, Jumat (8/1/2021).

(Baca: Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Pamit ke Presiden)

Erwin mengatakan, sosok Jenderal Hoegeng patut menjadi contoh untuk mengukur secara keseluruhan calon Kapolri yang dibutuhkan saat ini. Sosok Hoegeng dipandangnya bukan tipikal pimpinan polisi yang senang menampilkan artikulasi kekuasaan.

Sedangkan di internal Kepolisian, kata Erwin, mereka butuh penilaian yang lebih objektif yang mengandalkan meritokrasi dan kapasitas ilmu dan perspektif yang mumpuni sebagai pimpinan. "Pemilihan Kapolri yang hanya mengedepankan subjektifitas politik hanya akan merusak keorganisasian Polri ke depan," pungkas dia.