Berlomba Melawan Keraguan Vaksin Covid-19
Kamis, 07 Januari 2021 - 22:01 WIB
loading...
Pemerintah terus berusaha meyakinkan masyarakat jika vaksinasi Covid-19 aman dan efektif. Ilustrasi SINDONEWS
A
A
A
JAKARTA – Salah satu kendala imunisasi vaksin Covid-19, adalah tingginya keraguan di masyarakat. Pemerintah berusaha melakukan berbagai cara meyakinkan public di tanah ari jika vaksin Covid-19 aman dan efektif.
Keraguan publik terkait efektivitas vaksin Covid-19 memang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak Negara lain, keraguan atas efektivitas, keamanan, hingga kehalalan vaksin Covid-19 kerap menjadi tanda Tanya. Di Indonesia, berdasarkan survei SMRC, belum seluruh masyarakat bersedia melakukan vaksinasi ketika vaksin telah tersedia. Hanya 37% yang menyatakan bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. Sementara 17% menyatakan tidak akan melakukan vaksin dan 40% masih pikir-pikir. Hal tersebut selaras dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan vaksin dari pemerintah dalam survei SMRC. Dalam survei periode 9-12 Desember 2020, baru 61% masyarakat yang mengaku percaya terhadap keamanan vaksin Covid-19 dari pemerintah. Namun pada survei periode 16-19 Desember menurun menjadi hanya 53%.
(Baca Juga : Doni Monardo: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bisa Tekan Kasus Covid-19 Hingga 20% )
Seiring ketersediaan vaksin Covid-19 gelombang pertama dari Sinovac, pemerintah terus berusaha meyakinkan jika vaksin tersebut aman. Bahkan rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama yang akan mendapatkan imunisasi Vaksin Covid-19. Vaksinasi untuk Presiden tersebut rencananya akan dilakukan pada Rabu (13/1/2021). Jokowi menegaskan jika pilihan dirinya untuk divaksin pertama, bukanlah untuk mendahulukan dirinya sendiri. Namun hal itu bagian dari upaya agar semua yakin divaksinasi. “Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja,” katanya dikutip dari akun media sosialnya, kemarin.
Dia juga meminta agar masyarakat bersabar menanti proses vaksinasi. Dia juga mengaku menanti vaksin tersebut. “Apakah Anda tengah menanti vaksin Covid-19? Sabar. Saya juga,” ujarnya.
Jokowi mengatakan bahwa saat ini vaksin sudah ada dan mulai didistribusikan ke daerah-daerah. Namun dia menyebut masih menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM. “Tapi kita masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat (BPOM) dan Makanan dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ungkapnya.
“Apabila prosedur itu sudah kita lewati, pemerintah akan menggelar vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa tahap,” lanjutnya.
Sementar itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar sidang pleno untuk membahas aspek syar'i mengenai vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac, China pada Jumat (8/1/2021) besok. Kabar tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Ni'am Sholeh. "InsyaAllah, sidang pleno Komisi Fatwa untuk pembahasan aspek syar'i tentang vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac China akan dilaksanakan pada Jumat besok," ujar Asrorun Ni'am, kemarin.
Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIB itu akan dilakukan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sebelumnya, Tim Auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin Sinovac. Audit lapangan dilakukan mulai di perusahaan Sinovac di Beijing, China dan yang terakhir di PT Biofarma, Bandung. "Pelaksanaan audit lapangan dilanjutkan dengan diskusi pendalaman dengan direksi dan tim berakhir jam 15.45," kata Ni'am.
Keraguan publik terkait efektivitas vaksin Covid-19 memang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak Negara lain, keraguan atas efektivitas, keamanan, hingga kehalalan vaksin Covid-19 kerap menjadi tanda Tanya. Di Indonesia, berdasarkan survei SMRC, belum seluruh masyarakat bersedia melakukan vaksinasi ketika vaksin telah tersedia. Hanya 37% yang menyatakan bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. Sementara 17% menyatakan tidak akan melakukan vaksin dan 40% masih pikir-pikir. Hal tersebut selaras dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan vaksin dari pemerintah dalam survei SMRC. Dalam survei periode 9-12 Desember 2020, baru 61% masyarakat yang mengaku percaya terhadap keamanan vaksin Covid-19 dari pemerintah. Namun pada survei periode 16-19 Desember menurun menjadi hanya 53%.
(Baca Juga : Doni Monardo: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bisa Tekan Kasus Covid-19 Hingga 20% )
Seiring ketersediaan vaksin Covid-19 gelombang pertama dari Sinovac, pemerintah terus berusaha meyakinkan jika vaksin tersebut aman. Bahkan rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama yang akan mendapatkan imunisasi Vaksin Covid-19. Vaksinasi untuk Presiden tersebut rencananya akan dilakukan pada Rabu (13/1/2021). Jokowi menegaskan jika pilihan dirinya untuk divaksin pertama, bukanlah untuk mendahulukan dirinya sendiri. Namun hal itu bagian dari upaya agar semua yakin divaksinasi. “Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja,” katanya dikutip dari akun media sosialnya, kemarin.
Dia juga meminta agar masyarakat bersabar menanti proses vaksinasi. Dia juga mengaku menanti vaksin tersebut. “Apakah Anda tengah menanti vaksin Covid-19? Sabar. Saya juga,” ujarnya.
Jokowi mengatakan bahwa saat ini vaksin sudah ada dan mulai didistribusikan ke daerah-daerah. Namun dia menyebut masih menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM. “Tapi kita masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat (BPOM) dan Makanan dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ungkapnya.
“Apabila prosedur itu sudah kita lewati, pemerintah akan menggelar vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa tahap,” lanjutnya.
Sementar itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar sidang pleno untuk membahas aspek syar'i mengenai vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac, China pada Jumat (8/1/2021) besok. Kabar tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Ni'am Sholeh. "InsyaAllah, sidang pleno Komisi Fatwa untuk pembahasan aspek syar'i tentang vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac China akan dilaksanakan pada Jumat besok," ujar Asrorun Ni'am, kemarin.
Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIB itu akan dilakukan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sebelumnya, Tim Auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin Sinovac. Audit lapangan dilakukan mulai di perusahaan Sinovac di Beijing, China dan yang terakhir di PT Biofarma, Bandung. "Pelaksanaan audit lapangan dilanjutkan dengan diskusi pendalaman dengan direksi dan tim berakhir jam 15.45," kata Ni'am.
Lihat Juga :
