Berlomba Melawan Keraguan Vaksin Covid-19

JAKARTA – Salah satu kendala imunisasi vaksin Covid-19, adalah tingginya keraguan di masyarakat. Pemerintah berusaha melakukan berbagai cara meyakinkan public di tanah ari jika vaksin Covid-19 aman dan efektif.

Keraguan publik terkait efektivitas vaksin Covid-19 memang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak Negara lain, keraguan atas efektivitas, keamanan, hingga kehalalan vaksin Covid-19 kerap menjadi tanda Tanya. Di Indonesia, berdasarkan survei SMRC, belum seluruh masyarakat bersedia melakukan vaksinasi ketika vaksin telah tersedia. Hanya 37% yang menyatakan bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. Sementara 17% menyatakan tidak akan melakukan vaksin dan 40% masih pikir-pikir. Hal tersebut selaras dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan vaksin dari pemerintah dalam survei SMRC. Dalam survei periode 9-12 Desember 2020, baru 61% masyarakat yang mengaku percaya terhadap keamanan vaksin Covid-19 dari pemerintah. Namun pada survei periode 16-19 Desember menurun menjadi hanya 53%.

(Baca Juga : Doni Monardo: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bisa Tekan Kasus Covid-19 Hingga 20% )

Seiring ketersediaan vaksin Covid-19 gelombang pertama dari Sinovac, pemerintah terus berusaha meyakinkan jika vaksin tersebut aman. Bahkan rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama yang akan mendapatkan imunisasi Vaksin Covid-19. Vaksinasi untuk Presiden tersebut rencananya akan dilakukan pada Rabu (13/1/2021). Jokowi menegaskan jika pilihan dirinya untuk divaksin pertama, bukanlah untuk mendahulukan dirinya sendiri. Namun hal itu bagian dari upaya agar semua yakin divaksinasi. “Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja,” katanya dikutip dari akun media sosialnya, kemarin.
Dia juga meminta agar masyarakat bersabar menanti proses vaksinasi. Dia juga mengaku menanti vaksin tersebut. “Apakah Anda tengah menanti vaksin Covid-19? Sabar. Saya juga,” ujarnya.
Jokowi mengatakan bahwa saat ini vaksin sudah ada dan mulai didistribusikan ke daerah-daerah. Namun dia menyebut masih menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM. “Tapi kita masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat (BPOM) dan Makanan dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ungkapnya.
“Apabila prosedur itu sudah kita lewati, pemerintah akan menggelar vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa tahap,” lanjutnya.
Sementar itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar sidang pleno untuk membahas aspek syar'i mengenai vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac, China pada Jumat (8/1/2021) besok. Kabar tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Ni'am Sholeh. "InsyaAllah, sidang pleno Komisi Fatwa untuk pembahasan aspek syar'i tentang vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac China akan dilaksanakan pada Jumat besok," ujar Asrorun Ni'am, kemarin.

Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIB itu akan dilakukan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sebelumnya, Tim Auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin Sinovac. Audit lapangan dilakukan mulai di perusahaan Sinovac di Beijing, China dan yang terakhir di PT Biofarma, Bandung. "Pelaksanaan audit lapangan dilanjutkan dengan diskusi pendalaman dengan direksi dan tim berakhir jam 15.45," kata Ni'am.

Menurutnya, dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Auditor guna menuntaskan kajian, juga sudah diterima pada Selasa (5/1/2021) lalu dari Sinovac melalui surat elekronik.

Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir memastikan, PT Bio Farma siap memproduksi 250 juta dosis vaksin Covid-19. Bahkan, 100 juta dosis di antaranya sudah siap diproduksi karena sudah mengantongi sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepastian tersebut disampaikan Erick seusai mengunjungi langsung Bio Farma untuk mengecek kesiapan infrastruktur serta memastikan semua tugas distribusi dan produksi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. "Saya sudah pastikan, sesuai arahan di awal, saya ingin Bio Farma mempersiapkan kapasitas produksi. Alhamdulilah, 250 juta sudah siap, 100 juta sudah ada sertifikat dari BPOM untuk bisa memproduksi. Insya Allah, untuk yang 150 juta, kita masih perlu izin lagi dari BPOM, insya Allah BPOM mendukung supaya kapasitasnya 250 juta," tutur Erick dalam konferensi pers yang juga ditayangkan channel Youtube Bio Farma, kemarin.

Erick juga memastikan, vaksin Covid-19 bakal segera diproduksi Bio Farma setelah bahan baku tiba yang dijadwalkan pada Minggu kedua Januari 2021. Seluruh proses produksi, kata Erick, mengacu pada standar World Health Organization (WHO). Selain kesiapan Bio Farma memproduksi vaksin Covid-19, Erick juga menyatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), vaksinasi Covid-19 pada Januari 2021 ini dapat terealisasi hingga 5,8 juta dosis dan Februari 10,4 juta dosis, serta Maret 13,3 juta dosis secara gratis. "Mudah-mudahan vaksinasi berjalan dengan baik. Kami Kementerian BUMN dan Bio Farma menjalankan tugas sebaik-baiknya, agar rakyat bisa divaksinasi dengan baik. Kami memastikan, proses izin dari BPOM, Emergency Use Authorization (EUA) dapat keluar dan tentu baru divaksin (setelah ada izin akan ada)," terangnya.

"Jangan ada pemikiran seakan-akan kita tidak mengikuti standar dunia. Saya tekankan sejak awal, vaksin yang dilakukan pemerintah adalah yang sudah ada di list WHO dan sudah melalui uji klinis," lanjut Erick.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjamin jika kebutuhan vaksin Covid-19 untuk Indonesia bakal terpenuhi. Selain memastikan ketersediaan vaksin dari jalur bilateral, Indonesia juga terus mengintesifkan jalur multilateral melalui Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI). Kemarin, Indonesia resmi menandatangani formulir vaksin bagian B GAVI COVAX Facility. Penandatanganan ini akan melengkapi konfirmasi keikutsertaan Indonesia dalam skema COVAX Facility tersebut untuk mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis. Sebelumnya, formulir bagian A yang berisi hal-hal teknis terkait dengan informasi umum, rencana target vaksinasi, cost sharing, karakter vaksin, peraturan safety dan preparedness serta kapasitas dan logistik rantai dingin telah lebih dahulu ditandatangani oleh Menteri Kesehatan sebelumnya Terawan Agus Putranto pada tanggal 7 Desember tahun 2020 lalu. “Penandatanganan form B dari COVAX Facility ini adalah salah satu macam penting untuk Indonesia bisa memperoleh akses atas maksimal 108 juta dosis vaksin gratis dari GAVI,” ujar Budi Gunadi.

Selain itu, Budi Gunadi juga mengungkapkan vaksin Covid-19 yang sudah diperoleh Indonesia. Menurutnya Indonesia sudah memiliki komitmen pasti pengadaan vaksin Covid-19 sebanyak 125 juta dosis dari Sinovac, 50 juta dosis dari Astrazeneca, 50 juta dosis dari Novavax. Sehingga total ada 225 juta dosis yang pasti. Jika jumlah itu ditambah dari GAVI dan juga Pfizer yang dalam waktu dekat akan ditandatangani perjanjiannya, maka vaksin Covid-19 di Indonesia akan cukup untuk 181 juta rakyat Indonesia. “Dengan adanya potensi dari Pfizer yang Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa tanda tangani dan juga ada yang potensi 108 juta dosis dari GAVI ini, Insya Allah cukup jumlah vaksin bagi 181 juta rakyat Indonesia,” tegasnya.
Untuk mengamankan alokasi vaksin Covid-19 dari jalur Gavi ini, lanjut Budi Gunadi, Indonesia akan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi untuk menduduki posisi penting co-Chair di Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI). “Ada satu macam penting lagi yang harus kita dukung bersama agar bisa tercapai. Yaitu besok akan dilakukan voting untuk pemilihan co-Chair dari salah satu posisi di GAVI. Di mana kita mengusulkan ibu Menlu ada disana,” katanya.dita angga/agung bakti sasara/binti mufarida