Jokowi Divaksinasi Pekan Depan, Ketua Fraksi PAN: Izin Edar Vaksin Keluar Kapan?
Rabu, 06 Januari 2021 - 15:09 WIB
loading...
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi perdana pada 13 Januari 2021. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi perdana pada 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dijadwalkan menjadi yang pertama divaksinasi.
Menurut Saleh, vaksinasi perdana ini tentu akan menjadi simbol bahwa vaksin yang disuntikkan benar-benar aman. "Saya dengar mau disiarkan live juga. Ya tambah bagus. Biar masyarakat bisa menyaksikan," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).
Namun, anggota Komisi IX DPR ini mengingatkan bahwa emergency use authorization (EUA) atau izin edar darurat vaksin Covid-19 produksi Sinovac ini belum dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Karena itu, Menteri Kesehatan (Menkes) didesak segera berkoordinasi dengan BPOM terkait hal ini. Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui.
(Baca juga: Menlu Beberkan Upaya Diplomasi untuk Mengatasi Pandemi Covid-19 ).
"Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?" tanya Saleh.
Ketua DPP PAN ini berharap agar BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini. Serta, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan UEA hanya karena Menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13 Januari 2021. "Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik," tegasnya.
(Baca juga: Jokowi Beberkan Jumlah Vaksin Covid-19 yang Didistribusikan Januari-Maret ).
Menurut dia, peranan BPOM dalam hal ini sangat penting. Mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ada di tangan BPOM. Masyarakat tentu meletakkan kepercayaannya mengenai keamanan vaksin ini kepada BPOM.
"Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada," pungkas legislator Dapil Sumatera Utara II itu.
Menurut Saleh, vaksinasi perdana ini tentu akan menjadi simbol bahwa vaksin yang disuntikkan benar-benar aman. "Saya dengar mau disiarkan live juga. Ya tambah bagus. Biar masyarakat bisa menyaksikan," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).
Namun, anggota Komisi IX DPR ini mengingatkan bahwa emergency use authorization (EUA) atau izin edar darurat vaksin Covid-19 produksi Sinovac ini belum dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Karena itu, Menteri Kesehatan (Menkes) didesak segera berkoordinasi dengan BPOM terkait hal ini. Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui.
(Baca juga: Menlu Beberkan Upaya Diplomasi untuk Mengatasi Pandemi Covid-19 ).
"Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?" tanya Saleh.
Ketua DPP PAN ini berharap agar BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini. Serta, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan UEA hanya karena Menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13 Januari 2021. "Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik," tegasnya.
(Baca juga: Jokowi Beberkan Jumlah Vaksin Covid-19 yang Didistribusikan Januari-Maret ).
Menurut dia, peranan BPOM dalam hal ini sangat penting. Mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ada di tangan BPOM. Masyarakat tentu meletakkan kepercayaannya mengenai keamanan vaksin ini kepada BPOM.
"Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada," pungkas legislator Dapil Sumatera Utara II itu.
(zik)
Lihat Juga :
