FPI Dibubarkan, Amien Rais: Ini Politik untuk Menghabisi Bangunan Demokrasi

Jum'at, 01 Januari 2021 - 22:08 WIB
loading...
FPI Dibubarkan, Amien...
Pendiri Partai Ummat Amien Rais menilai pembubaran FPI adalah bagian langkah politik untuk merobohkan bangunan demokrasi bangsa Indonesia. Foto/youtube
A A A
JAKARTA - Politikus senior Amien Rais mengecam pembubaran Front Pembela Islam (FPI) . Dia menuding pembubaran ormas ini sebagai langkah politik yang hendak menghancurkan bangunan demokrasi bangsa.

Seperti diketahui pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) enam menteri dan pejabat setingkat menteri yang diteken Rabu (30/12/2020) melarang segala bentuk kegiatan FPI. Larangan ini berlaku sejak hari itu juga di seluruh wilayah Indonesia.

(Baca: Beredar Kabar Rekening Bank Milik FPI Diblokir)

Bahkan tak lama setelah pengumuman tersebut aparat kepolisian dan TNI langsung meluncur ke Markas FPI di Petamburan. Mereka mencopot papan nama dan segala atribut seperti spanduk dan banner, umbul-umbul yang berkaitan dengan FPI dan imam besarnya, Habib Rizieq Shihab.

Menurut Amien Rais, alasan pembubaran FPI seperti disebutkan dalam SKB sangat mengada-ada. Dia menyoroti poin e yang menyebutkan bahwa FPI terlibat terorisme.

"Mereka langsung menimbang tanpa ba bi bu jangan dibantah bahwa 6 laskar FPI yang syuhada itu oleh mereka (pemerintah) itu juga dianggap sebagai geng teroris," ujarnya seperti dikutip SINDOnews dalam siaran YouTube Amien Rais Official, Jumat (1/1/2021).

(Baca: Polri Larang Akses Konten FPI, Pengacara Habib Rizieq: Biar Saja Terserah Mereka)

Amien menilai pemerintahan Presiden Jokowi saat ini telah bersikap tidak adil karena tidak memberikan pengadilan yang sejatinya diatur dalam UUD 45.

"Sehingga jangan pernah diharapkan bahwa pemerintah Jokowi akan mengadakan pengadilan, tidak perlu karena mereka sudah menyimpulkan bahwa FPI teroris," ungkapnya.

(Baca: Amien Rais Prediksi Jokowi Pilih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri)

Terakhir Amien mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk mengkaji kembali keputusan tersebut. Pasalnya keputusan yang telah diambil nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

"Saya mengingatkan kalau mau diteruskan monggo silahkan gaspol, dan urusan Anda Pak Jokowi dan teman-teman juga Mahfud yang kemarin mengumumkan itu, hati-hati ya, urusannya langsung kepada Allah SWT, " tukasnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Di Depan Aktivis 98,...
Di Depan Aktivis 98, Qodari Sebut Prabowo Aktor Demokrasi Politik
Pengamat: Demokrasi...
Pengamat: Demokrasi Tak Boleh Dikorbankan Demi Panggung Para Pemburu Sensasi
Tanggapi RUU Pemilu,...
Tanggapi RUU Pemilu, Megawati: Niatkan Buat Negara, Bukan Beli Kekuasaan
Amien Rais Sebut Letjen...
Amien Rais Sebut Letjen Kunto Sangat Layak Dijadikan Capres 2029
Eksistensi Ormas sebagai...
Eksistensi Ormas sebagai Pilar Demokrasi Pancasila Perlu Dijaga
Generasi Muda FKPPI...
Generasi Muda FKPPI Komitmen Jaga Demokrasi di Tengah Transformasi Peran TNI
Pj Gubernur Velix Wanggai:...
Pj Gubernur Velix Wanggai: Sikap Masyarakat Papua Pegunungan Mulia dalam Kehidupan Demokrasi Lokal
Peter Pan Syndrome yang...
Peter Pan Syndrome yang Disebut-sebut Amien Rais, Kenali Gejala dan Penyebabnya
7 Rahasia San Marino...
7 Rahasia San Marino Bertahan selama 1.700 Tahun hingga Jadi Republik Tertua di Dunia
Rekomendasi
Makan Bergizi Gratis...
Makan Bergizi Gratis Sudah Telan Rp3 Triliun, Baru Jangkau 3,9 Juta Orang
Arab Saudi Dilanda Panas...
Arab Saudi Dilanda Panas Ekstrem, Suhu di Jeddah Mencapai 47 Celcius
Profil Irjen Rudi Darmoko,...
Profil Irjen Rudi Darmoko, Peraih Adhi Makayasa 1993 yang Kini Pimpin Polda NTT
Berita Terkini
Prabowo Gagas Sekolah...
Prabowo Gagas Sekolah Rakyat dan Unggulan Garuda, Pratikno: Pemerataan Sekaligus Peningkatan Kualitas
Korpri Usul Perpanjangan...
Korpri Usul Perpanjangan Pensiun ASN, Komisi II DPR: Berdampak ke Proses Regenerasi!
Polisi Tangkap Anak...
Polisi Tangkap Anak Member Aktif Grup FB Cinta Sedarah dan Penjual Konten Pornografi
Penembakan 3 Polisi...
Penembakan 3 Polisi hingga Tewas oleh TNI di Way Kanan Dinilai Pelanggaran HAM: Negara Wajib Usut Tuntas
Perpres 66/2025 Dinilai...
Perpres 66/2025 Dinilai Bagian dari Arsitektur Nasional Anti Korupsi
Pakar Kepemiluan Jerman...
Pakar Kepemiluan Jerman Sebut Alokasi Kursi Parlemen RI Langgar UU, Tawarkan Sistem Campuran
Infografis
Pakistan Perintahkan...
Pakistan Perintahkan Militer untuk Membalas Serangan India
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved